MemoIndonesia.co.id
  • Beranda
  • Nasional
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Hukum
  • Ekbis
  • Pendidikan
  • Seni Budaya
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Indeks
MemoIndonesia.co.id
  • Beranda
  • Nasional
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Ekbis
  • Hukum
  • Gaya Hidup
  • Foto
  • Indeks
Search
  • Kategori Berita
    • Nasional
    • Pemerintahan
    • Politik
    • Hukum
    • Peristiwa
    • Pendidikan
    • Ekbis
    • Seni Budaya
    • Olahraga
    • Religi
    • Gaya Hidup
    • Hiburan
  • Link Terkait
    • Redaksi
    • Tentang Kami
    • Kontak
    • Disclaimer
    • Privacy Policy
    • Pedoman Media Siber
Have an existing account? Sign In
Follow US
Copyright 2023 - MemoIndonesia.co.id

KPK Jawab PDI-P soal Alasan Cegah Yasonna ke LN: Penyidik Punya Dasar Hukum

Publisher: Redaktur 27 Desember 2024 2 Min Read
Share
Jubir KPK Tessa Mahardhika Sugiarto.
Ad imageAd image

JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Juru Bicara PDI-P, Guntur Romli, menilai alasan pencegahan ke luar negeri mantan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly terkait kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) Harun Masiku tidak jelas. KPK menegaskan langkah yang dilakukan penyidik selalu memiliki dasar hukum yang jelas.

“Semua tindakan yang dilakukan oleh penyidik itu memiliki dasar hukum. Ada prosedurnya sebelum itu diajukan dan disetujui oleh pimpinan KPK untuk dilakukan pencekalan,” kata Jubir KPK Tessa Mahardhika di gedung KPK, Jakarta, Jumat 27 Desember 2024.

Tessa mengatakan semua pihak yang dicegah KPK ke luar negeri karena dibutuhkan keterangannya. Tessa juga menjawab soal peluang Yasonna turut ditetapkan tersangka dalam kasus Harun Masiku. Menurutnya, proses penyidikan saat ini masih berlangsung.

Baca Juga:  KPK Sita Mobil Milik Anggota DPR Anak SYL

“Yang jelas, semua pihak yang dicegah untuk pergi ke luar negeri dibutuhkan keterangannya di dalam negeri supaya prosesnya bisa lebih cepat. Intinya seperti itu,” kata dia.

“Ya itu belum sampai ke sana, masih didalami oleh penyidik. Semua pihak, bukan cuma yang disebut saja, semua pihak yang dianggap bertanggung jawab tentunya akan kita proses sesuai aturan hukum yang berlaku,” tambahnya.

Sebelumnya, Juru Bicara PDI-P, Guntur Romli, menanggapi pencegahan terhadap mantan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly ke luar negeri terkait kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) yang menjerat buron Harun Masiku. Guntur menyebut alasan KPK mencegah Yasonna tidak jelas.

Baca Juga:  Nurhadi Langsung Ditangkap Lagi Usai Bebas: KPK Ungkap Alasan dan Kasus TPPU yang Mengintai

“Sekjen PDI Perjuangan dikriminalisasi karena alasan yang disebutkan Ketua KPK menempatkan pencalegan Harun Masiku yang orang Toraja ke Sumsel. Alasan pencekalan Pak Yasonna juga tidak jelas,” kata Guntur kepada wartawan, Rabu 25 Desember 2024.

Guntur menuding ada upaya menyerang PDI-P. Dia juga menuding adanya kriminalisasi terkait kasus tersebut.

“Semakin kuat dugaan kriminalisasi KPK terhadap pengurus PDI Perjuangan dengan alasan yang mengada-ada dan tidak adanya penjelasan,” ujar Guntur. HUM/GIT

TAGGED: Harun Masiku, Jubir KPK, KPK, mantan Menkumham, PDI-P, Tessa Mahardhika Sugiarto, Yasonna H Laoly
Share this Article
Facebook Twitter Pinterest Whatsapp Whatsapp Print
What do you think?
Love0
Sad0
Happy0
Sleepy0
Angry0
Wink0
Leave a comment

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ad imageAd image

BERITA TERKINI

200 Set Foto Gibran Belum Laku, Pedagang Pasrah Menunggu Wapres Baru
17 November 2026
Kades Cantik Lamongan Terseret Dugaan Perselingkuhan dengan Polisi, Warga Tak Heran
17 November 2026
PAN Dukung Dasco Gantikan Gibran Jadi Wapres, Sebut Inklusif dan Problem Solver
17 November 2026
PKS Dukung Dasco Gantikan Gibran Jadi Wapres, Keputusan di Tangan Prabowo
17 November 2026
KPK Hormati Dewas Periksa Pegawai soal Dugaan Kebocoran Dokumen Kasus Suap ATR/BPN
17 November 2026
Ad imageAd image

NASIONAL

200 Set Foto Gibran Belum Laku, Pedagang Pasrah Menunggu Wapres Baru
17 November 2026
Kades Cantik Lamongan Terseret Dugaan Perselingkuhan dengan Polisi, Warga Tak Heran
17 November 2026
PAN Dukung Dasco Gantikan Gibran Jadi Wapres, Sebut Inklusif dan Problem Solver
17 November 2026
PKS Dukung Dasco Gantikan Gibran Jadi Wapres, Keputusan di Tangan Prabowo
17 November 2026

Baca Berita Lainnya:

Nasional

200 Set Foto Gibran Belum Laku, Pedagang Pasrah Menunggu Wapres Baru

Hukum

Kades Cantik Lamongan Terseret Dugaan Perselingkuhan dengan Polisi, Warga Tak Heran

Politik

PAN Dukung Dasco Gantikan Gibran Jadi Wapres, Sebut Inklusif dan Problem Solver

Politik

PKS Dukung Dasco Gantikan Gibran Jadi Wapres, Keputusan di Tangan Prabowo

MemoIndonesia.co.id

Memo Indonesia adalah media online yang menyajikan beragam informasi dari seluruh sudut nusantara.

Quick Links
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Pedoman Pemberitaan Ramah Anak
About US
  • Kontak
  • Tentang Kami
  • Karir
  • Redaksi

Copyright 2023 – MemoIndonesia.co.id

Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?