JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menggebrak dalam pengusutan kasus dugaan gratifikasi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.
Tak main-main, dalam kasus ini KPK telah menyita uang Rp17 miliar sebagai barang bukti awal, yang diduga kuat diterima oleh seorang tersangka yang identitasnya masih dirahasiakan.
Penyelidikan KPK ini semakin mendalam dengan pemanggilan dan pemeriksaan dua mantan pegawai Sekretariat Jenderal MPR RI pada Selasa, 24 Juni 2025.
Keduanya adalah Kepala UKPBJ pada Sekretariat Jenderal MPR RI tahun 2020 dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan di Biro Persidangan dan Sosialisasi Setjen MPR RI Tahun 2020, Dyastasita Widya Budi.
“Saksi hadir. Penyidik menggali terkait dengan pengadaan barang-jasa, pada saat tempus penerimaan gratifikasi tersebut terjadi,” ungkap Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan pada Rabu, 25 Juni 2025.
Dalam pengembangan kasus ini, KPK telah mengonfirmasi penetapan satu orang sebagai tersangka. Meskipun belum mengungkap identitasnya, Budi Prasetyo menyebutkan bahwa tersangka telah menerima gratifikasi dengan nominal fantastis.
“Sejauh ini KPK telah menetapkan satu orang sebagai tersangka. Sejauh ini sekitar belasan miliar. Kurang lebih Rp17 miliar (diterima),” kata Budi pada Senin, 23 Juni 2025.
Budi menambahkan bahwa jumlah ini masih merupakan hasil hitungan sementara, dan penyidik terus mendalami serta menghitung secara pasti terkait jumlah gratifikasi yang diperoleh pihak tersangka.
“Masih terus dihitung dan KPK juga mendalami berbagai informasi terkait dengan pengadaan apa saja yang terkait dengan penerimaan gratifikasi tersebut,” tuturnya.
Menanggapi pemberitaan yang menyeret institusinya, Sekretaris Jenderal MPR RI, Siti Fauziah, menyampaikan klarifikasi resmi.
Siti menegaskan bahwa kasus dugaan korupsi pemberian gratifikasi ini merupakan perkara lama yang terjadi antara rentang waktu 2019-2021.
“Perlu kami tegaskan bahwa kasus tersebut merupakan perkara lama yang terjadi pada masa 2019 sampai dengan 2021,” ujar Siti dalam keterangannya, Sabtu, 21 Juni.
Ia juga menegaskan bahwa kasus ini tidak ada keterlibatan unsur pimpinan MPR RI, baik yang lama maupun yang saat ini menjabat.
Menurut Siti, kasus ini merupakan tanggung jawab administratif dan teknis dari sekretariat pada masa itu, yang diemban oleh Dr Ma’ruf Cahyono SH MH sebagai Sekretaris Jenderal MPR RI periode tersebut.
“Dalam hal ini, tidak ada keterlibatan pimpinan MPR RI, karena perkara tersebut merupakan tanggung jawab administratif dan teknis dari sekretariat, dalam hal ini Sekretaris Jenderal MPR RI pada masa itu, yaitu Bapak Dr Ma’ruf Cahyono SH MH,” jelas Siti. HUM/GIT
