JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Gelombang tuntutan klarifikasi terkait viralnya surat Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) yang meminta pendampingan enam Kedutaan Besar (Kedubes) untuk istri menterinya, Agustina Hastarini, saat kunjungan ke Eropa, semakin membesar.
Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) kini mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tidak hanya memanggil Menteri Koperasi dan UKM, Maman Abdurrahman, tetapi juga Agustina Hastarini.
Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, pada Minggu 6 Juli 2025, menegaskan bahwa pemanggilan Agustina Hastarini sangat penting untuk mendalami potensi gratifikasi.
“Ketika Pak Menterinya, suaminya, datang ke KPK, maka KPK berkewajiban mendalami dengan cara melakukan klarifikasi-klarifikasi terutama pada istri Pak Menteri ini,” kata Boyamin.
Menurut Boyamin, KPK harus menelusuri apakah istri Menteri UMKM tersebut menerima fasilitas dari Kedubes atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di negara-negara Eropa yang dikunjunginya. Jika terbukti ada fasilitas yang diterima, hal itu bisa dikategorikan sebagai bentuk gratifikasi.
“Karena yang datang ini kan baru Pak Menterinya, nah nanti setelah pulang dari Eropa Bu Menterinya diundang juga ke KPK, karena Pak Menteri sudah serahkan ke KPK, maka seharusnya itu harus didalami. Soal apakah yang bersangkutan sudah dapat fasilitas atau belum ya itu didalami KPK,” jelas Boyamin.
Lebih lanjut, Boyamin mengingatkan bahwa jika benar ada fasilitas keuangan yang diterima dari anggaran negara dan bukan bagian dari tugas negara, maka itu dapat dianggap sebagai gratifikasi. Ia menekankan kewajiban bagi penerima gratifikasi untuk melaporkannya kepada KPK dalam waktu maksimal 30 hari.
“Jika ada uang dipakai untuk layani beliau ya harus dikembalikan, misal ada jamuan, transport, atau hotel, atau apapun, baik yang bersangkutan atau sebagai supporting, misal terpaksa dubes harus urusi biaya yang timbul maka bisa dibebankan ke Bu Menteri ini,” tambahnya.
Pemanggilan Agustina Hastarini juga bertujuan untuk memberikan arahan agar segera mengembalikan fasilitas yang mungkin telah diterima dari kedutaan besar. “Itu akan diverifikasi KPK, yang kira-kira kalau versi saya, KPK juga melarang,” imbuhnya.
Sebagai informasi, surat Kementerian Koperasi dan UKM bernomor B-466/SM.UMKM/PR.01/2025 dengan keterangan “Kunjungan Istri Menteri UMKM Republik Indonesia” tertanggal 30 Juni 2025 menjadi sorotan publik.
Surat tersebut ditujukan kepada enam KBRI dan satu konsulat jenderal RI, berisi permohonan dukungan dan pendampingan selama misi budaya Agustina Hastarini di sejumlah kota Eropa, termasuk Istanbul (Turki), Pomorie dan Sofia (Bulgaria), Brussels (Belgia), Paris (Prancis), Lucerne (Swiss), dan Milan (Italia).
Menanggapi polemik ini, Menteri Maman Abdurrahman sebelumnya telah menyatakan akan mendatangi KPK untuk menyerahkan sejumlah dokumen dan memberikan keterangan pers. HUM/GIT
