JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Kasus penganiayaan mahasiswa koas bernama Luthfi berbuntut Panjang. Urusan itu sampai membuat KPK ikut turun tangan.
KPK tentu tidak terlibat dalam mengusut pelanggaran pidana kasus tersebut. KPK saat ini tengah membidik asal usul kekayaan dari salah satu pihak yang terlibat.
Penganiayaan kepada Lutfhi dilakukan oleh Fadillah alias Datuk. Datuk merupakan sopir keluarga dari mahasiswi Universitas Sriwijaya Palembang bernama Lady. Tindakan semena-mena dari Datuk kepada Luthfi berawal saat Lady keberatan dengan jadwal piket jaga saat malam tahun baru di salah satu rumah sakit di Palembang yang dibuat oleh Luthfi.
Lalu dari mana KPK mulai terlibat dalam polemik tersebut?
Usut punya usut, ayah dari Lady diketahui bernama Dedy Mandarsyah. Dia saat ini tercatat sebagai Kepala Badan Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat (BPJN Kalbar). KPK tengah menelaah asal usul kekayaan Dedy yang dilaporkan di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK yang diduga janggal.
“Saat ini sedang dilakukan analisis awal terlebih dahulu, oleh Direktorat LHKPN KPK. Dari hasil analisis tersebut, akan diputuskan apakah akan dilanjutkan dengan proses pemeriksaan atau tidak,” kata Jubir KPK, Tessa Mahardhika, Sabtu 14 Desember 2024.
Harta Dedy Mandarsyah
Dicek pada laman LHKPN di situs KPK, Dedy Mandarsyah terakhir melapor LHKPN pada 14 Maret 2024. Total hartanya Rp 9.426.451.869 atau Rp 9,4 miliar lebih.
Berikut rinciannya:
A. Tanah dan bangunan total Rp 750 juta yang terdiri dari:
– Tanah dan bangunan seluas 33,8 m2 di Jakarta Selatan senilai Rp 200 juta
– Tanah dan bangunan seluas 33,8 m2 di Jakarta Selatan senilai Rp 200 juta
– Tanah dan bangunan seluas 36 m2 di Jakarta Selatan senilai Rp 350 juta
B. Alat transportasi
– Mobil Honda CR-V Tahun 2019 senilai Rp 450 juta
C. Harta bergerak Rp 830 juta
D. Surat berharga Rp 670,7 juta
E. Kas dan setara kas Rp 6.725.751.869
KPK Pelajari LHKPN Dedy Mandarsyah
KPK sedang melakukan analisis terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat (BPJN Kalbar) Dedy Mandarsyah. Proses analisis itu disebut berlangsung dalam satu pekan.
“(Waktu analisis) 1 minggu,” kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan, Minggu 15 Desember 2024.
Pahala menjelaskan akan ada sejumlah proses analisis yang dilakukan. Jika nantinya ada kejanggalan di harta Dedy, kata dia, KPK akan melakukan pemanggilan untuk diklarifikasi.
“Pasti (Dedy akan diklarifikasi jika LHKPN-nya ada kejanggalan),” katanya.
Pahala mengatakan langkah yang dilakukan KPK dalam menelaah LHKPN milik Deddy juga berawal dari informasi yang tengah viral di public.
“Iya, karena info dari masyarakat yang viral,” kata Pahala. HUM/GIT
