JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Anggota Komisi III DPR RI, Benny K Harman, meminta capim KPK menyampaikan tanggapan terkait peluang direvisinya Undang-undang KPK. Benny berpendapat bahwa kehancuran KPK bermula dari adanya revisi tersebut.
Hal ini diungkapkan Benny saat tes uji kelayakan dan kepatutan Capim KPK Michael Rolandi Cesnanta Brata di Komisi III DPR RI, Senin 18 November 2024 malam. Benny mengatakan bahwa kerusakan KPK bukan karena tata kelolanya.
“Kerusakan KPK itu bukan karena tata kelolanya ini, tapi karena mengapa faktor Undang-undang KPK. Revisi Undang-undang KPK yang menempatkan itu bagian masuk dalam rumpun kekuasaan eksekutif itu salah satu faktor,” kata Benny.
Benny pun menyinggung soal penyidik KPK yang bukan jadi independen namun malah dilucuti. Hal itu salah satunya melalui tes wawasan kebangsaan (TWK).
“Apakah setuju kalau penyidik KPK, penuntut KPK jadi penyidik independen?” ucapnya.
Benny kemudian bertanya kepada Michael soal pandangannya terhadap revisi kembali UU KPK. Michael berpandangan bahwa UU KPK harus direvisi kembali.
“Setuju Pak UU KPK untuk direvisi kembali. Ini memang Pak kalau di UU yang lama, UU 30 tahun 2002, KPK tidak di bawah rumpun eksekutif. KPK bisa menjadi pilar keempat ya pak dalam hal ketatanegaraan,” ucap Michael.
“Namun demikian kalau saya melihatnya adalah di sisi Independensi yang harus dilaksanakan oleh KPK. Ketika KPK sekarang dalam rumpun eksekutif, itu secara kelembagaannya dia independensinya ada di rumpun eksekutif. Tetapi Independensi secara fungsional, dia seharusnya bebas, bebas dalam hal tetap independen untuk melakukan kegiatan-kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsinya, pak,” tambahnya.
Michael menyebut independensi juga perlu diterapkan kepada para penyidik. Terlebih dalam melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan.
“Penyidik-penyidik ini memang harus bersikap independen Pak, dari manapun instansinya sebetulnya dia dalam hal kegiatan penyelidikan, penyidikan, itu harus mempunyai sikap independen,” tuturnya.
Diketahui, Komisi III DPR memulai rangkaian tes uji kelayakan dan kepatutan capim dan cadewas KPK. Tes tersebut direncakan akan berakhir pada Kamis 21 November 2024.
Setelahnya DPR akan menentukan 5 nama capim dan 5 nama cadewas KPK. Baru setelahnya nama itu akan diserahkan ke presiden RI. HUM/GIT
