MemoIndonesia.co.id
  • Beranda
  • Nasional
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Hukum
  • Ekbis
  • Pendidikan
  • Seni Budaya
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Indeks
MemoIndonesia.co.id
  • Beranda
  • Nasional
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Ekbis
  • Hukum
  • Gaya Hidup
  • Foto
  • Indeks
Search
  • Kategori Berita
    • Nasional
    • Pemerintahan
    • Politik
    • Hukum
    • Peristiwa
    • Pendidikan
    • Ekbis
    • Seni Budaya
    • Olahraga
    • Religi
    • Gaya Hidup
    • Hiburan
  • Link Terkait
    • Redaksi
    • Tentang Kami
    • Kontak
    • Disclaimer
    • Privacy Policy
    • Pedoman Media Siber
Have an existing account? Sign In
Follow US
Copyright 2023 - MemoIndonesia.co.id

Eks Bos Investree Adrian Gunadi Divonis 3 Tahun Penjara Kasus Investasi Ilegal

Publisher: Redaktur 18 Agustus 2026 4 Min Read
Share
Eks Bos Investree Adrian Gunadi saat ditahan polisi dan OJK.
Ad imageAd image

JAKARTA, Memoindonesia.co.id  – Mantan Direktur Utama Investree Adrian Asharyanto alias Adrian Gunadi divonis tiga tahun penjara dan denda Rp500 juta dalam kasus investasi ilegal, Selasa 18 Agustus 2026.

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Adrian Asharyanto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun,” demikian amar putusan majelis hakim yang dilihat dari situs SIPP PN Jakarta Selatan, Selasa 18 Agustus 2026.

Adrian juga dijatuhi pidana denda sebesar Rp 500 juta.

Apabila denda tersebut tidak dibayar, harta terdakwa dapat disita dan dilelang untuk memenuhi pembayaran.

“Jika penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan Terpidana tidak cukup untuk membayar denda atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, maka terhadap pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara selama 140 hari,” ujar hakim.

Kasus tersebut sempat menjadi perhatian setelah Adrian berada di luar negeri dan masuk dalam daftar buronan internasional.

Baca Juga:  Bupati Kolaka Timur Diciduk KPK Setelah Rakernas NasDem: Tersandung OTT di Sulawesi Tenggara

Adrian kemudian dipulangkan ke Indonesia pada 2025 dan menjalani proses persidangan pada tahun ini.

Putusan tersebut dijatuhkan majelis hakim yang diketuai Eman Sulaeman dengan anggota Sulistiyanto Rokhmad Budiharto dan Isabela Samelina.

Vonis tersebut lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa yang meminta Adrian dihukum lima tahun penjara serta denda Rp 500 juta.

Dalam dakwaannya, jaksa menyebut Adrian bersama rekannya, Alan Perdana Putra, menggunakan PT Putra Radhika Investama untuk menghimpun dan mengelola dana masyarakat tanpa izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Jaksa menyebut penghimpunan dana tersebut dilakukan untuk menyelamatkan diri dari tagihan yang tidak terbayar kepada masyarakat yang menempatkan dana di PT Radhika Persada Utama.

Modus yang digunakan yakni membuat program superlender dengan menggabungkan investor pada PT Radhika Persada Utama yang tidak terlunasi tagihannya menjadi satu entitas.

Baca Juga:  Kantornya Digeledah KPK Terkait Korupsi CSR BI, OJK Buka Suara

Penempatan dana dalam program tersebut disebut memiliki batas minimal Rp 10 miliar dan ditawarkan seolah-olah sebagai produk investasi yang aman dengan bunga relatif tinggi sebesar 3-4 persen per bulan.

Jaksa mengatakan PT Investree Radhika Jaya disebut akan memberikan corporate guarantee dan polis asuransi sebagai jaminan investasi agar para lender tertarik menempatkan dana.

Namun, seluruh tindakan Adrian bersama PT Putra Radhika Investama tersebut tidak tercatat dalam pembukuan PT Investree Radhika Jaya.

Jaksa juga menyebut PT Investree Radhika Jaya tidak pernah bekerja sama dengan perusahaan lain untuk melakukan penghimpunan dana masyarakat.

Dalam menjalankan transaksi, mereka menggunakan tiga rekening bank.

Total dana yang berhasil dihimpun hingga Januari 2023 disebut mencapai lebih dari Rp 2 triliun.

Jaksa menegaskan PT Radhika Persada Utama dan PT Putra Radhika Investama tidak pernah memperoleh mandat dari PT Investree Radhika Jaya untuk menghimpun dana masyarakat.

Baca Juga:  KPK Buka Peluang Periksa Eks Gubernur BI Perry Warjiyo di Kasus Dugaan Korupsi Dana CSR

Namun, Alan dan Adrian disebut berinisiatif menggunakan kedua perusahaan tersebut untuk menghimpun dana masyarakat.

Dana tersebut kemudian digunakan untuk memenuhi modal kerja dan mengelola kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) demi keberlangsungan PT Investree Radhika Jaya.

“Bahwa jumlah Lender yang dihimpun oleh Saksi Alan Perdana Putra bersama dengan Terdakwa Adrian Asharyanto Gunadi alias Adrian Asharyanto pada PT Putra Radhika Investama terdiri dari individu (perorangan) dan juga perusahaan,” ujar jaksa.

Dana para lender tersebut hingga kini disebut belum dibayarkan oleh PT Putra Radhika Investama.

Selain Adrian, majelis hakim juga menjatuhkan vonis tiga tahun penjara kepada Alan Perdana Putra.

Alan turut dihukum denda Rp500 juta dengan ketentuan pengganti 140 hari kurungan apabila denda tidak dibayar. HUM/GIT

TAGGED: Adrian Gunadi, Alan Perdana, Dana Lender, Investasi Ilegal, Investree, Investree Radhika, kasus investasi, NPL, OJK, pengadilan, PT Putra Radhika, Vonis Adrian
Share this Article
Facebook Twitter Pinterest Whatsapp Whatsapp Print
What do you think?
Love0
Sad0
Happy0
Sleepy0
Angry0
Wink0
Leave a comment

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ad imageAd image

BERITA TERKINI

UU Perampasan Aset Disahkan DPR, KPK Siap Sikat Aset Hasil Korupsi
20 November 2026
KPK Periksa Lagi Sestama BNPB Rustian, Dalami Dugaan Plotting Dana Bencana ke Vendor Swasta
20 November 2026
KPK Ungkap Dugaan Hamenang Pakai Dana Kecamatan Rp 50 Juta per Camat untuk Bayar EO HUT Klaten
20 November 2026
Gus Alex Akui Terima Rp 1,3 Miliar dari Biro Travel dalam Kasus Korupsi Kuota Haji
20 November 2026
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Juanda, Agus Winarto menyampaikan hasil kinerja keimigrasian tahun 2026 didampingi Kabid Doklanintalkim RA Pandu Satryonegoro (kiri) dan Kasi Wasdakim Regi Haris Sasongko.
294 WNA Ditindak Imigrasi Juanda, Dugaan Kejahatan Lintas Negara Jadi Alarm Pengawasan
19 November 2026
Ad imageAd image

NASIONAL

KPK Periksa Lagi Sestama BNPB Rustian, Dalami Dugaan Plotting Dana Bencana ke Vendor Swasta
20 November 2026
KPK Ungkap Dugaan Hamenang Pakai Dana Kecamatan Rp 50 Juta per Camat untuk Bayar EO HUT Klaten
20 November 2026
Gus Alex Akui Terima Rp 1,3 Miliar dari Biro Travel dalam Kasus Korupsi Kuota Haji
20 November 2026
Pengganti Gibran Masih Misteri, Syahganda: Wapres yang Suka Pempek
19 November 2026

Baca Berita Lainnya:

Komisi Pemberantasan Korupsi

UU Perampasan Aset Disahkan DPR, KPK Siap Sikat Aset Hasil Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi

KPK Periksa Lagi Sestama BNPB Rustian, Dalami Dugaan Plotting Dana Bencana ke Vendor Swasta

Korupsi

KPK Ungkap Dugaan Hamenang Pakai Dana Kecamatan Rp 50 Juta per Camat untuk Bayar EO HUT Klaten

Korupsi

Gus Alex Akui Terima Rp 1,3 Miliar dari Biro Travel dalam Kasus Korupsi Kuota Haji

MemoIndonesia.co.id

Memo Indonesia adalah media online yang menyajikan beragam informasi dari seluruh sudut nusantara.

Quick Links
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Pedoman Pemberitaan Ramah Anak
About US
  • Kontak
  • Tentang Kami
  • Karir
  • Redaksi

Copyright 2023 – MemoIndonesia.co.id

Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?