MemoIndonesia.co.id
  • Beranda
  • Nasional
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Hukum
  • Ekbis
  • Pendidikan
  • Seni Budaya
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Indeks
MemoIndonesia.co.id
  • Beranda
  • Nasional
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Ekbis
  • Hukum
  • Gaya Hidup
  • Foto
  • Indeks
Search
  • Kategori Berita
    • Nasional
    • Pemerintahan
    • Politik
    • Hukum
    • Peristiwa
    • Pendidikan
    • Ekbis
    • Seni Budaya
    • Olahraga
    • Religi
    • Gaya Hidup
    • Hiburan
  • Link Terkait
    • Redaksi
    • Tentang Kami
    • Kontak
    • Disclaimer
    • Privacy Policy
    • Pedoman Media Siber
Have an existing account? Sign In
Follow US
Copyright 2023 - MemoIndonesia.co.id

Imigrasi Tanjung Perak Perketat Kepatuhan TKA, 100 Perusahaan Dibekali Aturan Izin Tinggal Baru

Publisher: Admin 21 Agustus 2026 3 Min Read
Share
Kegiatan sosialisasi izin tinggal yang digelar Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak.
Kegiatan sosialisasi izin tinggal yang digelar Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak.
Ad imageAd image

SURABAYA, Memoindonesia.co.id – Keberadaan tenaga kerja asing (TKA) di Jawa Timur terus menjadi perhatian serius. Bukan hanya soal investasi dan kebutuhan tenaga kerja, tetapi juga memastikan setiap TKA bekerja dengan dokumen dan izin tinggal yang sesuai aturan.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak pun memperkuat pengawasan dari sisi hulu. Sebanyak 100 perusahaan pengguna TKA di wilayah kerjanya dikumpulkan dalam sosialisasi kebijakan baru layanan izin tinggal di Hotel Santika Premier Gubeng, Surabaya, Rabu (19/8/2026).

Kegiatan bertajuk “Kupas Tuntas Kebijakan Baru Layanan Izin Tinggal: Implementasi Quick Win Penguatan Penyelenggaraan Fungsi Keimigrasian bagi Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja Asing” itu menjadi warning sekaligus pembekalan bagi perusahaan agar tidak abai terhadap kewajiban administrasi keimigrasian.

Baca Juga:  Pelatihan Cookery dan Anyaman WBP Rutan Perempuan Medan Dibuka

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak, Henry Wibowo, menegaskan kebijakan quick win diarahkan untuk menghadirkan layanan yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel.

“Penguatan layanan ini mencakup desentralisasi kewenangan, standar waktu layanan, persetujuan izin, alih status, hingga otomasi layanan. Namun, percepatan layanan harus berjalan beriringan dengan kepatuhan,” tegasnya.

Menurut Henry, perusahaan pengguna TKA tidak boleh hanya melihat layanan keimigrasian sebagai urusan administratif. Mereka memiliki tanggung jawab besar memastikan keberadaan dan aktivitas TKA yang dipekerjakan tetap sesuai ketentuan.

Cepat Dilayani, Jangan Cepat Melanggar

Penguatan layanan tidak berarti pengawasan dilonggarkan. Justru, kemudahan yang diberikan harus dibarengi dengan ketertiban perusahaan dalam mengelola data dan dokumen TKA.

Baca Juga:  Kakanwil Ditjenim Banten Barron Ichsan: Keselamatan Jadi Prioritas, Pemeriksaan Kapal Asing di Ciwandan Dialihkan

Analis Keimigrasian Ahli Madya Direktorat Jenderal Imigrasi, Dra. Titik Susiani, M.Si., menekankan pentingnya pengawasan serta integrasi data TKA.

Perusahaan, kata dia, merupakan mitra strategis pemerintah dalam memastikan kepatuhan keimigrasian. Karena itu, sejumlah langkah perlu dilakukan perusahaan, mulai dari optimalisasi pelaporan secara daring, menunjuk liaison officer internal, memberikan pemahaman hak dan kewajiban kepada TKA, mengintegrasikan data, hingga melakukan audit kepatuhan secara berkala.

Langkah tersebut dinilai penting agar persoalan administrasi tidak berkembang menjadi pelanggaran keimigrasian.

RPTKA Juga Jadi Sorotan

Tak hanya izin tinggal, aspek ketenagakerjaan TKA turut dibedah. Noor Rahayu A., S.Psi., M.Psi., dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, menjelaskan mekanisme Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), mulai pengesahan, pembinaan dan pengawasan, kewajiban pelaporan, hingga sanksi administratif.

Baca Juga:  Imigrasi Jakbar Gelar Operasi Gabungan, Awasi TKA di Sekolah Nasional High Jakarta School

Pemprov Jatim juga memperkuat pengendalian melalui pengawasan terhadap perusahaan, termasuk inspeksi mendadak terhadap dugaan pelanggaran serta penguatan Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora).

Kolaborasi lintas instansi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan TKA tidak bisa dilakukan secara sektoral. Imigrasi berkepentingan memastikan aspek keimigrasian terpenuhi, sementara instansi ketenagakerjaan mengawal kepatuhan terhadap aturan penggunaan TKA.

Melalui sosialisasi ini, Imigrasi Tanjung Perak ingin memastikan perusahaan memahami satu hal penting: kemudahan layanan bukan berarti kelonggaran aturan. HUM/BOY

TAGGED: Ditjen Imigrasi, Henry Wibowo, Hotel Santika, Imigrasi Tanjung Perak, Izin Tinggal, Kemenimipas, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Pengawasan Orang Asing, Tanjung Perak, Tim PORA, TKA
Share this Article
Facebook Twitter Pinterest Whatsapp Whatsapp Print
What do you think?
Love0
Sad0
Happy0
Sleepy0
Angry0
Wink0
Leave a comment

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ad imageAd image

BERITA TERKINI

UU Perampasan Aset Disahkan DPR, KPK Siap Sikat Aset Hasil Korupsi
20 November 2026
KPK Periksa Lagi Sestama BNPB Rustian, Dalami Dugaan Plotting Dana Bencana ke Vendor Swasta
20 November 2026
KPK Ungkap Dugaan Hamenang Pakai Dana Kecamatan Rp 50 Juta per Camat untuk Bayar EO HUT Klaten
20 November 2026
Gus Alex Akui Terima Rp 1,3 Miliar dari Biro Travel dalam Kasus Korupsi Kuota Haji
20 November 2026
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Juanda, Agus Winarto menyampaikan hasil kinerja keimigrasian tahun 2026 didampingi Kabid Doklanintalkim RA Pandu Satryonegoro (kiri) dan Kasi Wasdakim Regi Haris Sasongko.
294 WNA Ditindak Imigrasi Juanda, Dugaan Kejahatan Lintas Negara Jadi Alarm Pengawasan
19 November 2026
Ad imageAd image

NASIONAL

KPK Periksa Lagi Sestama BNPB Rustian, Dalami Dugaan Plotting Dana Bencana ke Vendor Swasta
20 November 2026
KPK Ungkap Dugaan Hamenang Pakai Dana Kecamatan Rp 50 Juta per Camat untuk Bayar EO HUT Klaten
20 November 2026
Gus Alex Akui Terima Rp 1,3 Miliar dari Biro Travel dalam Kasus Korupsi Kuota Haji
20 November 2026
Pengganti Gibran Masih Misteri, Syahganda: Wapres yang Suka Pempek
19 November 2026

Baca Berita Lainnya:

Komisi Pemberantasan Korupsi

UU Perampasan Aset Disahkan DPR, KPK Siap Sikat Aset Hasil Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi

KPK Periksa Lagi Sestama BNPB Rustian, Dalami Dugaan Plotting Dana Bencana ke Vendor Swasta

Korupsi

KPK Ungkap Dugaan Hamenang Pakai Dana Kecamatan Rp 50 Juta per Camat untuk Bayar EO HUT Klaten

Korupsi

Gus Alex Akui Terima Rp 1,3 Miliar dari Biro Travel dalam Kasus Korupsi Kuota Haji

MemoIndonesia.co.id

Memo Indonesia adalah media online yang menyajikan beragam informasi dari seluruh sudut nusantara.

Quick Links
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Pedoman Pemberitaan Ramah Anak
About US
  • Kontak
  • Tentang Kami
  • Karir
  • Redaksi

Copyright 2023 – MemoIndonesia.co.id

Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?