MEDAN, Memoindonesia.co.id – Fandi Ramadhan, anak buah kapal asal Belawan yang menjadi terdakwa penyelundupan 2 ton sabu di Batam, dituntut hukuman mati dan Kejaksaan Agung menilai terdapat unsur mens rea dalam perkara tersebut, Kamis 26 Februari 2026.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna menyatakan jaksa penuntut umum telah menyusun tuntutan berdasarkan berkas dan fakta hukum yang terungkap di persidangan.
“Pertama, penuntut umum sudah melakukan penuntutan sesuai dengan berkas dan fakta-fakta hukum yang ada di pengadilan, bukan opini tetapi fakta hukum yang ada,” tegasnya saat memberikan keterangan di Kejaksaan Tinggi Sumatra Utara, Medan.
Menurutnya, dari proses penerimaan sabu tersebut terlihat adanya mens rea dari para terdakwa karena mereka telah menerima uang operasional sebelum menjalankan aksinya dan dijanjikan imbalan lebih besar.
“Jadi di situ kelihatan mens rea-nya ada, dan mereka memperoleh uang sebelumnya. Sebelum melakukan itu, mendapat uang operasional dari pemilik kapal tanker dan dijanjikan, kemudian apabila sampai di sana dua kali lipat kan. Artinya, mens rea di situ sudah ada,” kata Anang.
Terkait pleidoi yang diajukan di Pengadilan Negeri Batam dan ditolak jaksa penuntut umum, Anang menegaskan terdakwa tetap memiliki hak untuk menyampaikan pembelaan.
“Nah, sekarang terkait dengan itu, silakan. Tinggal bagaimana pleidoi-nya dari penasihat hukum terhadap tersangka Fandi Ramadhani. Itu pembelaan hak dari terdakwa, tinggal nanti bisakah meyakinkan,” ujarnya.
Ia menambahkan, pengungkapan penyelundupan 2 ton sabu tersebut merupakan bentuk kehadiran negara dalam menyelamatkan generasi penerus bangsa.
“Tapi kita tidak lihat dulu, negara hadir berkomitmen untuk menyelamatkan generasi penerus. Bayangkan 2 ton sabu, untung ketahuan, kalau enggak,” katanya.
Anang juga mempersilakan terdakwa menjelaskan peran masing-masing dalam pembelaan, namun keputusan akhir berada di tangan majelis hakim berdasarkan fakta persidangan.
“Terkait dengan bagaimana peran, ya silakan dalam pembelaan. Tapi kita semata-mata berdasarkan fakta hukum seperti apa, Majelis Hakim nanti akan memutus sesuai dengan fakta dan juga nanti akan diperhatikan semua,” tandasnya. HUM/GIT
