JAKARTA, Memoindonesia.co.id – KPK menetapkan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok sebagai tersangka suap terkait eksekusi sengketa lahan PT Karabha Digdaya seluas 6.500 meter persegi di Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jumat 6 Februari 2026.
Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan perkara bermula dari gugatan PT Karabha Digdaya, badan usaha di lingkungan Kementerian Keuangan, yang dikabulkan PN Depok pada 2023.
“Pada tahun 2023, PN Depok mengabulkan gugatan PT KD yang merupakan badan usaha di lingkungan Kementerian Keuangan, dalam sengketa dengan masyarakat atas lahan seluas 6.500 meter persegi di Kecamatan Tapos, Kota Depok,” kata Asep.
Putusan tersebut kemudian dikuatkan melalui banding dan kasasi, sebelum PT KD mengajukan permohonan eksekusi pengosongan lahan pada Januari 2025.
Namun hingga Februari 2025, eksekusi belum dilaksanakan karena adanya permohonan Peninjauan Kembali dari pihak masyarakat, sementara PT KD berulang kali mengajukan percepatan eksekusi.
Setelah itu, Ketua PN Depok I Wayan Eka Mariarta dan Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan meminta Yohansyah Maruanaya selaku jurusita bertindak sebagai penghubung antara PT KD dan PN Depok.
Yohansyah kemudian meminta fee sebesar Rp 1 miliar kepada PT KD melalui Berliana Tri Kusuma selaku Head Corporate Legal PT KD untuk mempercepat proses eksekusi.
“YOH dan BER bertemu di sebuah restoran di Depok untuk membahas penetapan waktu pelaksanaan eksekusi pengosongan lahan dan permintaan fee,” ujar Asep.
Pihak PT KD keberatan dengan nominal tersebut dan menyepakati fee sebesar Rp850 juta, yang kemudian menjadi dasar percepatan pelaksanaan eksekusi.
Bambang Setyawan menyusun resume pelaksanaan eksekusi riil yang menjadi dasar penetapan putusan eksekusi oleh Ketua PN Depok pada 14 Januari 2026.
“Setelah eksekusi dilakukan, BER memberikan uang Rp20 juta kepada YOH, kemudian pada Februari 2026 kembali menyerahkan uang Rp850 juta di sebuah arena golf,” katanya.
KPK menetapkan lima tersangka, yakni Ketua PN Depok I Wayan Eka Mariarta, Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan, jurusita Yohansyah Maruanaya, Direktur Utama PT KD Trisnadi Yulrisman, serta Berliana Tri Kusuma selaku Head Corporate Legal PT KD.
Para tersangka ditahan selama 20 hari pertama sejak 6 hingga 25 Februari 2026 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. HUM/GIT
