JAKARTA, Memoindonesia.co.id – PKB mendesak Polri mengusut tuntas isu keterlibatan ketua umum partai politik dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto agar tidak berkembang menjadi fitnah dan spekulasi.
Wakil Ketua PKB Jazilul Fawaid mengatakan, pihaknya tidak ingin informasi yang sudah terungkap justru dibiarkan menjadi tidak jelas.
Dia meminta penyidik bekerja maksimal untuk mengungkap seluruh pihak yang terlibat.
“Harapan saya, yang sudah terang jangan dibikin abu-abu, apalagi gelap. Kerja 24 jam dan kejar siapapun pelaku secepatnya supaya tidak ada ruang fitnah dan spekulasi yang menyesatkan,” kata Jazilul, Minggu 8 November 2026.
Jazilul menegaskan, PKB memilih tidak berspekulasi mengenai isu keterlibatan ketua umum partai politik tersebut.
Pihaknya lebih memilih mencermati proses hukum dan mempercayakan pengungkapan perkara kepada Polri.
“Dalam proses penanganan skandal ini, PKB lebih memilih mencermati daripada melempar atau menanggapi spekulasi-spekulasi yang belum ada buktinya,” ujar Jazilul.
Meski demikian, Jazilul meyakini masih ada pihak lain yang belum diamankan dalam perkara penyadapan tersebut.
Dia juga menilai kasus itu berpotensi memiliki muatan politik tingkat tinggi.
“Saya pribadi beryakinan pelaku skandal ini masih banyak dan bermuatan politik tingkat tinggi,” katanya.
Lebih lanjut, Jazilul mendukung penanganan kasus oleh Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto.
Dia berharap penyidikan berlangsung profesional, terbuka, dan objektif.
“Pelaku penyadapan itu pejabat elit polisi dan yang disadap juga pejabat-pejabat tinggi negara. Maka penanganan skandalnya juga pasti ditangani dengan profesional, terbuka dan objektif,” tutur Jazilul.
Isu Ketum Parpol Terlibat Penyadapan
Sebelumnya, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Muradi menilai jumlah tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo masih berpotensi bertambah.
Dia juga membuka kemungkinan perkara tersebut merembet ke kalangan sipil, termasuk unsur partai politik.
Muradi menyebut ada sosok dari salah satu partai politik besar yang diduga ikut terlibat dalam pembahasan sebelum proses penghapusan informasi penyadapan.
Sosok tersebut disebut-sebut merupakan ketua umum partai politik yang sudah lama berdiri.
“Kalau yang sipil juga ada, tapi kan dia tidak dalam posisi ikut-ikut operasi ya. Tapi ikut diskusinya ada, dan itu memang kalau ini Pak Kabareskrim bisa membuktikan itu, orang ini akan terseret, Pak. Dan itu dari partai yang lumayan besar,” ujar Muradi dalam wawancara televisi, dikutip Sabtu 7 November 2026.
Saat ditanya mengenai kemungkinan sosok tersebut merupakan ketua umum partai politik, Muradi membenarkannya.
“Kira-kira begitulah, salah satunya (ketum). Sudah lama, ya,” sambungnya.
Muradi juga menduga sosok tersebut hadir dalam rapat sebelum proses penghapusan informasi penyadapan.
Dia turut menyinggung kemungkinan campur tangan Presiden ke-7 RI Joko Widodo saat sosok itu terpilih menjadi ketua umum partai politik.
“Ya, dan, dan itu ada di rapat sebelum proses penghapusan itu sendiri. Dan saya kira ya ini beliau ada, bisa jadi karena juga karena campur tangan Pak Jokowi ketika beliau menjadi ketua umum,” ujarnya. HUM/GIT
