JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menyoroti maraknya kasus korupsi yang menjerat sejumlah kepala daerah di Riau.
Ia menyebut, dalam beberapa tahun terakhir sudah empat gubernur Riau terlibat kasus korupsi dan menilai kondisi ini sangat memprihatinkan.
“Riau ini sangat prihatin. Ini sudah empat kali kasus korupsi gubernur,” ujar Bima Arya kepada wartawan di Jakarta, Jumat 7 November 2025.
Menurut Bima, kondisi tersebut menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pemerintahan daerah. Evaluasi tersebut, kata dia, meliputi proses rekrutmen kepala daerah, sistem pemilihan, hingga mekanisme pengawasan di daerah.
“Ini artinya kita harus melakukan evaluasi secara menyeluruh mulai dari rekrutmen kepala daerah, sistem pemilihan, sampai sistem pengawasan pemerintahan,” tegasnya.
Bima menambahkan, pemerintah pusat bersama Kementerian Dalam Negeri telah berulang kali mengingatkan kepala daerah untuk menghindari praktik korupsi. Ia mengungkapkan, para kepala daerah juga pernah mendapatkan pembinaan melalui kegiatan retret di Magelang.
“Sudah sering pemerintah pusat, terutama Kemendagri, memberikan arahan dan pembinaan kepada kepala daerah. Sistem pencegahan juga sudah dibangun bersama KPK, Kejaksaan, BPKP, dan lembaga lainnya. Sejak retret Magelang sudah diingatkan untuk tidak korupsi,” ungkapnya.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dan/atau penerimaan gratifikasi.
Selain Abdul Wahid, dua orang lainnya juga turut ditetapkan sebagai tersangka, yakni Dani M Nursalam selaku tenaga ahli, dan Kepala Dinas PUPR PKPP Provinsi Riau, M Arief Setiawan.
Abdul Wahid menjadi gubernur keempat di Riau yang tersangkut kasus korupsi setelah Saleh Djasit, Rusli Zainal, dan Annas Maamun.
Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyebut kondisi ini menjadi keprihatinan mendalam bagi lembaganya.
“Sudah empat kali ada gubernur Riau yang ditangani terkait tindak pidana korupsi. Kita berharap kasus seperti ini berhenti dan tidak terulang lagi,” kata Asep di Jakarta, Rabu 5 November 2025. HUM/GIT
