JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami aliran dana yang melibatkan mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan.
Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkapkan bahwa selain dugaan pemerasan, penyidik juga menelusuri penerimaan lain yang diduga tidak sah.
“Terkait sertifikasi K3 ini ada penerimaan lain selain dari itu. Nah itu sedang kita telusuri,” kata Asep dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa 9 September 2025.
Menurut Asep, sebagian dana yang diterima Noel digunakan untuk kepentingan pribadi, termasuk renovasi rumah. Karena itu, selain pasal pemerasan, KPK juga menjerat Noel dengan pasal gratifikasi.
“Makanya kita selain menggunakan Pasal 12e (pemerasan), kita juga menggunakan Pasal 12B, gratifikasi, untuk menjaring penerimaan-penerimaan lain,” ujarnya.
Dalam kasus ini, Noel diduga menerima jatah pemerasan sebesar Rp 3 miliar serta satu unit motor Ducati. Skandal pemerasan ini sendiri diduga berlangsung sejak 2019, dengan modus menaikkan biaya sertifikasi K3 dari tarif resmi Rp 275 ribu menjadi Rp 6 juta.
Selisih biaya itu kemudian mengalir ke berbagai pihak, dengan total akumulasi dana mencapai Rp 81 miliar. Dana haram tersebut kemudian dibagi-bagi, termasuk kepada Noel saat masih menjabat Wamenaker.
KPK menegaskan akan terus menelusuri jejak gratifikasi dan aliran dana lainnya untuk memperkuat konstruksi hukum kasus ini. HUM/GIT
