JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Pakar sekaligus dosen hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menilai perlu ada pemeriksaan oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas MA) terhadap hakim yang membebaskan warga negara China, Yu Hao, dalam kasus tambang emas ilegal 774 kg. MA menyatakan belum ada laporan terhadap majelis hakim perkara itu.
“Belum ada. Iya, dan itu nanti ke Badan Pengawas (Bawas) ya masuknya. Bawas yang meriksa gitu,” kata Juru Bicara MA, Yanto, kepada wartawan, Kamis 23 Januari 2025.
Yanto mengatakan pemeriksaan hakim baru bisa dilakukan jika Bawas MA menerima laporan. Dia mengatakan MA harus memiliki dasar pemeriksaan.
Yanto menjelaskan KUHAP telah mengatur tiga jenis putusan dalam tindak pidana. Pertama ialah putusan bebas, kedua putusan lepas dari segala tuntutan dan ketiga ialah putusan pemidanaan.
“Di KUHAP itu begini, apabila di persidangan terbukti maka terdakwa dijatuhi pidana. Bila tidak terbukti, maka dibebaskan. Bila terbukti tapi bukan pidana, maka onslag. Kan KUHAP nya seperti itu. Kecuali, dia membebaskan itu ada tanda kutip, terus ada laporan, itu yang baru kita periksa,” jelasnya.
“Kalau nggak ada laporan, dasarnya kita periksa apa karena di hukum acara pidana kan memang putusan itu ada tiga,” sambungnya.
Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) Pontianak membebaskan warga negara China, Yu Hao, dalam kasus tambang emas ilegal 774 kg. Yu Hao dibebaskan usai PT Pontianak mengabulkan permohonan bandingnya.
“Menyatakan Terdakwa Yu Hao tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penambangan tanpa ijin sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum. Membebaskan Terdakwa Yu Hao oleh karena itu dari dakwaan tersebut. Memulihkan hak Terdakwa Yu Hao dalam kedudukan, kemampuan, harkat, serta martabatnya. Memerintahkan Penuntut Umum membebaskan Terdakwa Yu Hao dari tahanan,” ujar hakim PT Pontianak sebagaimana dalam putusan yang dilihat, Kamis 16 Januari 2025.
Dalam pertimbangan putusannya, hakim menyatakan jaksa penuntut umum tidak jelas mendakwa Yu Hao. Hakim mengatakan syarat formil dakwaan jaksa tidak terpenuhi.
Adapun majelis hakim yang memutus adalah Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Isnurul Syamsul Arif selaku hakim ketua majelis serta Eko Budi Supriyanto dan Pransis Sinaga, masing-masing sebagai hakim anggota.
Vonis bebas yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut sekaligus membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 10 Oktober 2024. Pengadilan Negeri Ketapang awalnya menjatuhkan vonis penjara 3 tahun dan 6 bulan serta denda Rp 30 miliar subsider 6 bulan kurungan. Vonis itu lebih ringan daripada tuntutan jaksa penuntut umum, yakni pidana penjara 5 tahun dan denda Rp 50 miliar subsider 6 bulan kurungan.
Yu Hao didakwa jaksa melakukan penambangan tanpa izin pada Februari-Mei 2024 di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, melanggar Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
Perbuatannya WNA asal China itu diduga merugikan negara hingga Rp 1.020.622.071.358,00 (Rp 1,02 triliun) akibat hilangnya cadangan emas sebanyak 774,274.26 gram (774,27 kilogram) dan perak sebesar 937,702.39 gram (937,7 kilogram).
Pakar Dorong MA dan KY Periksa Hakim
Pakar sekaligus dosen hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, memberikan sejumlah catatan kritis atas vonis hakim. Fickar menilai perlu ada pemeriksaan oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas MA) dan Komisi Yudisial (KY). Sehingga ditemukan kejelasan atas putusan hakim PT Pontianak.
“Meskipun membebaskan itu merupakan kewenangan PT Pontianak, maka harus dilihat apakah faktanya sudah ada pencurian tambang atau penambangan yang dilakukan secara ilegal,” kata Fickar kepada wartawan, Sabtu 18 Januari 2025.
“Jika fakta itu ada maka jelas putusan PT itu mengada ada dan merupakan celah permainan mafia peradilan, hakim PT Pontianak harus diperiksa baik oleh Bawas MA atau KY,” tambahnya. HUM/GIT
