JAKARTA, Memoindonesia.co.id – PDI Perjuangan (PDI-P) mengklaim bahwa tak ada bukti yang menguatkan bahwa Sekjen Hasto Kristiyanto terlibat kasus suap Harun Masiku. KPK merespons dan menganggap sebagai opini.
“KPK menghargai setiap opini dan kritikan yang muncul di Publik. Namun KPK tidak akan masuk di ruang tersebut,” kata Juru bicara KPK Tessa Mahardhika kepada wartawan, Rabu 25 Desember 2024.
Tessa mengatakan pernyataan itu merupakan ranah politik. Namun, jika dalam ranah hukum, KPK tentu katanya memiliki bukti yang kuat.
“Ada ruang lain yang dapat digunakan untuk menguji, apakah alat bukti yang dimiliki KPK saat ini memang kuat atau tidak. Dan ruang itu adalah di persidangan nanti,” kayanya.
Sebelumnya, PDI-P menggelar konferensi pers usai Sekjennya, Hasto Kristiyanto, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terhadap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. PDI-P menyebut kasus suap ini sudah selesai di pengadilan dan berkekuatan hukum tetap atau inkrah.
“Kasus suap Harun Masiku telah bersifat inkrah atau disebut berkekuatan hukum tetap dan para terdakwa bahkan sudah menyelesaikan masa hukuman,” kata Ketua DPP PDI-P Ronny Talapessy dalam jumpa pers di kantor DPP PDI-P, Jakarta Pusat, Selasa 24 Desember 2024.
Ronny mengatakan seluruh terdakwa yang dijerat dalam kasus ini sudah menjalani hukumannya masing-masing. Kata Ronny, dari seluruh persidangan yang berlangsung, tidak ada bukti yang mengaitkan Hasto dengan kasus ini.
“Seluruh proses persidangan mulai dari Pengadilan Tipikor hingga kasasi tidak ada satupun bukti yang mengaitkan Sekjen DPP PDI-P dengan kasus suap Wahyu Setiawan, kasus Harun Masiku inkracht,” kata Ronny. HUM/GIT
