SURAKARTA, Memoindonesia.co.id -Kegiatan penguatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas oleh tim Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) belum lama ini, dimanfaatkan betul oleh jajaran Kantor Imigrasi Semarang.
Diskusi yang berlangsung di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Selasa, 27 Februari 2024 lalu, mengundang narasumber dari KemenPAN-RB. Sesi demi sesi menyangkut resep untuk bisa meraih predikat WBK dan WBBM disampaikan dengan format diskusi panel.
Analisis Kebijakan Pertama KemenPAN-RB Nararia Hastutiningtyas mengajak jajaran Kanwil Jateng untuk menyampaikan keluh kesahnya dalam memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Nampak perwakilan dari beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT) “menyuarakan” apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan dan kegelisahan selama melaksanakan Pembangunan Zona Integritas.
“Bapak ibu boleh kok menghubungi kami langsung untuk mengetahui dimana (letak) permasalahan tepatnya,” ujar Nararia dalam diskusi tersebut.
Terhadap masukan-masukan yang datang dari jajaran satker Kemenkumham Jateng, Nararia akan mengkompilasi dan membahasnya di tataran internal KemenPAN-RB untuk bahan menyusun kebijakan yang lebih kompatibel.
Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Semarang, Guntur Sahat Hamonangan, yang ikut hadir dalam kegiatan diskusi tersebut, optimis kantor yang dipimpinnya dapat meraih predikat bergengsi tersebut.
“Kami yakin, predikat bergengsi ini dapat kita raih. Sebelumnya, predikat WBK sudah kita dapatkan. Tinggal predikat WBBM ini yang sedang kita kejar. Tentunya, semua ini bisa kita raih dengan kerja-kerja cerdas selain kerja keras tim. Dan paling penting kerja ikhlas. Makanya inovasi dan inovasi akan kita perbanyak,” tandas mantan Kabid Tikkim di Kanimsus di Batam dan Kanimsus di Surabaya ini, Jumat, 1 Maret 2024.
Selain peserta dari seluruh UPT yang terdiri dari Kepala dan Ketua Tim Pembangunan ZI, hadir pula dalam sesi diskusi ini Kepala Divisi Administrasi Hajrianor, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Anggiat Ferdinan dan pejabat Administrasi dari Kantor Wilayah. HUM/CAK