JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Penentuan awal puasa Ramadan 1447 Hijriah menjadi perhatian umat Islam setelah pemerintah, NU, Muhammadiyah, dan BRIN menyampaikan prakiraan masing-masing berdasarkan metode hisab dan rukyat, Selasa 18 Februari 2026.
Pemerintah melalui Kementerian Agama akan menetapkan awal Ramadan 1447 Hijriah melalui sidang isbat yang dijadwalkan berlangsung bertepatan dengan pemantauan hilal di berbagai titik di Indonesia.
Sidang isbat diawali pemaparan posisi hilal berdasarkan perhitungan astronomi atau hisab, kemudian dilanjutkan laporan hasil rukyatul hilal dari seluruh daerah.
Hasil sidang tersebut menjadi dasar penetapan resmi 1 Ramadan yang diumumkan pemerintah kepada masyarakat.
Sementara itu, Nahdlatul Ulama menetapkan awal Ramadan menggunakan metode rukyatul hilal yang didukung data hisab.
NU menggelar rukyatul hilal di sejumlah lokasi yang telah ditentukan, dengan keputusan akhir diumumkan setelah laporan rukyat dihimpun dan dikaji oleh Lembaga Falakiyah NU.
Muhammadiyah menetapkan awal Ramadan berdasarkan hisab hakiki wujudul hilal yang dipedomani Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah.
Melalui Maklumat Nomor 2/MLM/1.0/E/2025, Muhammadiyah menetapkan 1 Ramadan jatuh pada 18 Februari 2026, dengan pelaksanaan puasa dimulai pada Rabu 18 Februari 2026.
Sementara Hari Raya Idulfitri atau 1 Syawal 1447 Hijriah ditetapkan Muhammadiyah jatuh pada Jumat 20 Maret 2026.
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) turut menyampaikan pandangan ilmiah terkait potensi awal Ramadan 2026.
Peneliti BRIN memprediksi 1 Ramadan 1447 Hijriah berpotensi jatuh pada 19 Februari 2026, dengan pengamatan hilal pada 18 Februari 2026 menjadi faktor penentu.
“Pada saat Magrib 17 Februari, posisi hilal masih di bawah ufuk sehingga tidak mungkin dirukyat. Jadi, awal Ramadan pada hari berikutnya, yaitu 19 Februari 2026,” kata Koordinator KR Astronomi dan Observatorium Pusat Riset Antariksa BRIN Prof Thomas Djamaluddin.
Perbedaan prakiraan awal Ramadan disebut sebagai bagian dari dinamika penetapan kalender hijriah di Indonesia, dan masyarakat diimbau menunggu pengumuman resmi dari masing-masing lembaga serta saling menghormati perbedaan. HUM/GIT
