JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Proses hukum terhadap tujuh anggota Brimob yang terlibat dalam kasus tewasnya pengemudi ojek online (ojol) Affan Kurniawan di Pejompongan, Jakarta Pusat, menjadi sorotan utama.
Presiden Prabowo Subianto secara tegas meminta agar kasus ini diusut secara cepat, transparan, dan dapat diakses oleh publik.
Kematian Affan Kurniawan terjadi pada Kamis malam 28 Agustus 2025 setelah ia dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob.
Propam Polri telah melakukan investigasi dan menyatakan ketujuh anggota Brimob tersebut terbukti melanggar kode etik profesi Polri. Saat ini, mereka telah menjalani penempatan khusus atau patsus selama 20 hari, dengan status yang setara dengan tersangka.
Tujuh anggota Brimob yang terlibat, antara lain:
1. Aipda M Rohyani
2. Briptu Danang
3. Briptu Mardin
4. Baraka Jana Edi
5. Baraka Yohanes David
6. Bripka Rohmat
7. Kompol Cosmas K Gae
Presiden Prabowo menyampaikan permintaannya dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu 31 Agustus 2025.
Ia menekankan pentingnya proses hukum yang transparan agar publik bisa mengikuti perkembangannya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo juga telah mendatangi langsung keluarga korban untuk menyampaikan belasungkawa dan menjamin bahwa pemerintah akan mengusut tuntas kasus ini.
“Petugas-petugas yang terlibat harus bertanggung jawab. Seandainya ditemukan mereka berbuat di luar kepatutan dan ketentuan yang berlaku, akan kita ambil tindakan sekeras-kerasnya sesuai hukum yang berlaku,” tegas Prabowo.
Senada dengan Presiden, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membuka peluang untuk memproses ketujuh anggota Brimob ini secara pidana, selain sidang etik. Jenderal Sigit menyatakan bahwa penanganan kasus ini akan dikebut secara maraton.
“Tidak menutup kemungkinan ada ruang apabila memang ada kesalahan yang harus kita proses secara pidana,” ujar Kapolri dalam konferensi pers, Sabtu 30 Agustus 2025.
Untuk memastikan proses berjalan adil dan transparan, Polri juga telah berkoordinasi dengan Kompolnas dan Komnas HAM, memberikan akses penuh bagi kedua lembaga tersebut untuk mengawasi dan mengikuti proses penanganan perkara.
Menurut Kadiv Propam Polri Irjenpol Abdul Karim, sidang etik akan diupayakan secepatnya setelah pemeriksaan saksi selesai. HUM/GIT
