MATARAM, Memoindonesia.co.id – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mulai menunjukkan keraguan besar terhadap dugaan Misri Puspita Sari sebagai pelaku utama yang mencekik Brigadir Muhammad Nurhadi hingga tewas di kolam Villa Tekek, Gili Trawangan, Lombok Utara.
Meskipun Berita Acara Pemeriksaan (BAP) cenderung mengarah pada Misri, hasil autopsi yang mengungkapkan luka fatal pada korban memicu pertanyaan serius dari LPSK.
“BAP-nya kecenderungan merujuk pada satu tersangka. Memang ada tiga tersangka dan memang lebih diarahkan kepada tersangka perempuan (Misri Puspita Sari),” ungkap Wakil Ketua LPSK, Sri Suparyati, pada Rabu 23 Juli 2025.
Misri adalah satu dari tiga tersangka dalam kasus kematian anggota Bidpropam Polda NTB tersebut. Dua tersangka lainnya adalah atasan Nurhadi, yakni Kompol I Made Yogi Purusa Utama dan Ipda Haris Chandra.
Sri Suparyati menegaskan bahwa meski analisa BAP kuat mengarah pada Misri, LPSK belum sepenuhnya yakin. Hal ini karena hasil autopsi menunjukkan adanya luka-luka pada tubuh Nurhadi, termasuk indikasi cekikan yang fatal.
“Hasil autopsi ditemukan ada luka-luka ya, seperti ada cekikan dan sebagainya. Sehingga ada muncul memang sedikit pertanyaan, apakah memang seorang Misri memang bisa melakukan tindakan hingga membuat korban mati seketika. Itu memang jadi pertanyaan kami,” lanjut Sri.
Secara logika, menurut Sri, tidak mudah bagi Misri, yang seorang perempuan, untuk langsung menyebabkan kematian. Namun, LPSK tetap menjadikan analisa BAP sebagai dasar awal penelaahan.
“Kalau saya kan, memang belum ada penelaahan lebih lanjut. Jadi, saya melihat dan membaca, menganalisa dari BAP saja,” tambahnya.
Secara terpisah, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) NTB, Wahyudi, membenarkan bahwa kedatangan LPSK adalah untuk koordinasi awal terkait permohonan Justice Collaborator (JC) dari pihak Misri.
“Ini masih penjajakan, apakah memungkinkan atau tidak dan bagaimana, belum. Masih tahap awal,” kata Wahyudi.
Ia menegaskan bahwa keputusan pemberian status JC sepenuhnya menjadi kewenangan LPSK. Kejaksaan hanya memfasilitasi koordinasi.
“Apakah itu mungkin ada bisa diberikan perlindungan terhadap pelaku sebagai JC atau tidak, atau mungkin juga ada saksi yang minta perlindungan, itu ranah dari LPSK. Kewenangan dari LPSK. Itu masih tahapnya koordinasi. Belum bicara yang sifatnya spesifik mengarah ke mana, belum ada,” jelasnya.
Sebelumnya, Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda NTB, Kombespol Syarif Hidayat, telah mengungkap adanya dugaan penganiayaan dalam kasus kematian Brigadir Nurhadi, yang jasadnya ditemukan di kolam Villa Tekek pada Jumat 4 Juli 2025.
“Adanya dugaan penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia. Di sana (Villa Tekek) telah terjadi (dugaan penganiayaan terhadap) salah seorang personel Polda NTB (yang) ditemukan meninggal dunia di dalam kolam,” ujarnya.
Dari hasil autopsi, ditemukan sejumlah luka pada tubuh Nurhadi. Yang paling fatal adalah patah tulang lidah yang 80 persen disebabkan oleh cekikan atau tekanan pada leher.
Hingga kini, polisi masih mendalami siapa pelaku utama dari ketiga tersangka yang telah ditahan di Rutan Polda NTB.
“Itu masih kami dalami,” kata Syarif.
Ketiga tersangka dijerat dengan Pasal 351 ayat (3) KUHP dan/atau Pasal 359 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Brigadir Nurhadi meninggal dunia pada Rabu malam, 16 April 2025, setelah berpesta bersama dua atasannya dan dua wanita yang diduga lady companion (LC).
Kematiannya yang dianggap janggal mendorong Polda NTB untuk melakukan ekshumasi dan autopsi ulang pada Kamis, 1 Mei 2025, meskipun awalnya pihak keluarga menolak dan menganggapnya sebagai musibah. HUM/GIT
