JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dipastikan akan mengalami penambahan jumlah menteri dibanding era Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Jumlah menteri yang akan ditambah masih dalam tahap simulasi dan belum diumumkan secara resmi.
Kabar penambahan jumlah menteri ini pertama kali diungkap oleh Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet), dalam sebuah obrolan informal. Ia menyebutkan bahwa jumlah menteri di kabinet Prabowo diperkirakan akan bertambah dari 34 menjadi 44. Bamsoet menyampaikan hal ini saat membuka Turnamen Bulu Tangkis DPR dan MPR di GOR DPR, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 10 September 2024.
Menanggapi kabar ini, Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, membenarkan adanya rencana penambahan jumlah menteri.
“Ya, kalau kemudian penambahan, itu ada,” ujar Dasco pada Kamis, 12 September 2024, di gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta. Namun, ia menegaskan bahwa jumlah pastinya belum dapat dipastikan, karena masih dalam tahap simulasi untuk mengoptimalkan program pemerintahan Prabowo-Gibran.
Dasco menjelaskan bahwa simulasi ini dilakukan untuk memastikan program-program Prabowo-Gibran, yang terangkum dalam Asta Cita dan program aksi kampanye, dapat dijalankan secara optimal dan fokus.
“Tapi mengenai jumlah menteri, itu saya belum bisa sampaikan kepada publik karena masih kita simulasikan,” tambahnya.
Susunan kementerian di kabinet Prabowo-Gibran dijadwalkan akan difinalisasi tujuh hari sebelum pelantikan pada 20 Oktober 2024.
Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa penambahan jumlah menteri tidak menjadi masalah, terutama mengingat kebutuhan percepatan pembangunan yang diusung oleh pemerintahan mendatang.
“Ya nggak apa-apa kalau dianggap kebutuhan, kan mau melakukan percepatan. Nggak ada masalah kok,” ujar Bahlil.
Bahlil juga menegaskan bahwa penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif presiden terpilih. Ia yakin Prabowo akan mempertimbangkan segala sesuatunya dengan matang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mengenai jatah menteri dari Golkar, Bahlil mengakui adanya diskusi, namun ia memilih menunggu waktu yang tepat untuk pengumuman resmi. HUM/GIT
