JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Isu perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih belakangan ini kembali mencuat ke permukaan.
Beberapa menteri diisukan akan diganti posisinya oleh Presiden Prabowo Subianto, memicu beragam spekulasi dan tanggapan dari berbagai pihak, mulai dari anggota kabinet, petinggi partai, hingga Istana Kepresidenan.
Istana Anggap Isu Reshuffle Hanya Spekulasi dan Aspirasi
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi angkat bicara mengenai desas-desus reshuffle ini. Ia menegaskan bahwa segala informasi yang beredar terkait perombakan kabinet masih bersifat spekulasi.
“Lagi-lagi saya mau menyampaikan kepada teman-teman, semua informasi yang beredar di luar tentu sifatnya masih spekulasi, walaupun reshuffle itu bisa saja dilakukan oleh Presiden kapan pun Presiden mau,” kata Hasan kepada wartawan di kantor PCO, Jakarta Pusat, Selasa 3 Juni 2025.
Hasan menganggap daftar nama anggota kabinet yang diisukan akan di-reshuffle bisa saja merupakan aspirasi dari masyarakat. Namun, ia menekankan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki penilaian yang menyeluruh dan objektif terhadap kinerja para menterinya.
“Orang yang di luar kan nebak-nebak saja, melakukan spekulasi saja. Atau aspirasi, tolong ganti ini, tolong ganti ini, itu bisa juga berupa aspirasi,” ujarnya.
“Tapi Presiden tentu punya penilaian yang menyeluruh, yang objektif. Apa kelebihan, apa kekurangan, masih dibutuhkan atau tidak, ini masih bisa dipertahankan atau tidak, Presiden tentu punya penilaian yang lebih menyeluruh,” tambah Hasan.
Hasan juga menegaskan bahwa reshuffle adalah hak prerogatif Presiden, dan suara-suara yang beredar terkait hal ini dianggap sebagai bagian dari dinamika demokrasi.
Isu Pencopotan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin
Salah satu nama yang paling disorot dalam isu reshuffle adalah Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin. Menanggapi hal ini, Budi menyerahkan sepenuhnya kepada hak prerogatif Presiden.
“Wah itu, itu haknya beliau. Tanya beliau ya,” kata Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 3 Juni 2025.
Isu pencopotan Budi Gunadi mencuat setelah pernyataannya mengenai ukuran celana jins di atas 32, yang disebutnya sebagai ‘alarm’ risiko kematian dini bagi pria, menjadi viral.
Saat ditanya apakah ia mendapat teguran dari Presiden Prabowo terkait hal itu, Budi menepisnya dengan berkelakar. Ia mengaku justru mendapatkan hidangan air kelapa dan senyuman dari Prabowo saat bertemu di Istana.
“Kita dikasih minum air kelapa, dikasih sampai 2 gelas,” ujarnya.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya kemudian memastikan bahwa pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Menkes Budi tidak membahas reshuffle kabinet.
Menurut Teddy, pertemuan tersebut fokus pada isu-isu kesehatan nasional, termasuk penambahan jumlah dokter umum dan spesialis serta peningkatan kesejahteraan dokter.
“Dalam pertemuan Presiden dengan Menkes pada Selasa kemarin sih, kita hanya membicarakan sejumlah isu kesehatan nasional,” kata Teddy kepada wartawan, Rabu 4 Juni 2025. Ia menegaskan tidak ada pembahasan reshuffle, termasuk isu penggantian posisi Budi Gunadi sebagai Menkes.
Erick Thohir Bantah Isu Pengunduran Diri
Tak hanya Menkes, Menteri BUMN Erick Thohir juga turut menjadi sasaran isu liar. Ia membantah keras kabar yang menyatakan dirinya akan mengundurkan diri dari jabatannya.
“Mengundurkan diri? Oh nggak bener. Orang lagi enak-enaknya kok mengundurkan diri,” kata Erick kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu 4 Juni 2025.
Erick berkelakar bahwa banyak isu liar yang menargetkannya, bahkan ia memprediksi akan ada gosip lain yang menyebutnya akan mengundurkan diri dari Ketua Umum PSSI.
“Nanti bentar lagi ada gosip. ‘Pak Erick katanya mau ngundurin diri jadi Ketua PSSI di Kongres ini’,” ujarnya.
Golkar Serahkan Sepenuhnya kepada Presiden
Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia juga turut menanggapi isu reshuffle.
Senada dengan pernyataan pihak Istana dan menteri lainnya, Bahlil menegaskan bahwa urusan kabinet sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden.
“Urusan kabinet itu urusan Al Mukarom Bapak Presiden,” kata Bahlil kepada wartawan di DPP Golkar, Jakarta Barat, Jumat 6 Juni 2025.
Bahlil enggan berkomentar lebih jauh, menekankan bahwa kewenangan perombakan kabinet ada di tangan Presiden.
“Jangan kita mengambil bagian yang bukan hak kita karena itu hak prerogatif Bapak Presiden,” tuturnya. HUM/GIT
