JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Polda Metro Jaya telah memulangkan 50 orang, termasuk 19 orang tersangka peserta aksi tolak revisi UU Pilkada yang sempat diamankan. Polisi menyebut jaminan DPR bukan alasan pihaknya membebaskan para peserta aksi.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombespol Ade Ary Syam Indradi mengatakan alasan pihak kepolisian tidak menahan 19 tersangka berdasarkan aturan yang diatur dalam KUHAP. Sementara, puluhan peserta aksi lainnya tidak jadi tersangka dan dibebaskan karena tidak terbukti melakukan perbuatan tindak pidana.
“Ya itu, yang menjamin para tersangka itu adalah keluarganya. Kalau penjamin itu, harus keluarga atau penasihat hukum. Tersangka ditahan atau tidak, itu kewenangan penyidik. Tapi ketika tidak ditahan, penjaminnya adalah, di KUHAP ya, keluarga atau penasihat hukum,” kata Ade Ary, Jumat 23 Agustus 2024 seperti dilansir detikcom.
Ade Ary mengatakan kini 50 orang peserta aksi yang yang sebelumnya diamankan sudah dipulangkan. Sementara itu, 19 orang di antaranya yang sudah ditetapkan jadi tersangka dikenakan wajib lapor.
“Semuanya 50 dipulangkan, termasuk tersangka, 19 tersangka tidak dilakukan penahanan. Telah dilakukan komunikasi dengan pihak keluarga, pihak keluarga menjamin persyaratannya adalah keluarga ini melakukan pengawasan dan menjamin bahwa kooperatif apabila suatu saat dibutuhkan tidak mengulangi lagi peristiwa yang sama, tidak menghilangkan barang bukti juga tidak melarikan diri,” jelasnya.
Selain 50 orang yang diamankan Polda Metro Jaya, Polres jajaran pun juga mengamankan sejumlah peserta aksi. Polres Metro Jakarta Timur menangkap 143 orang, Polres Jakarta Pusat 3 orang, dan Polres Metro Jakarta Barat 105 orang.
Hingga kini, peserta aksi yang diamankan Polres Metro Jakarta Timur dan Polres Metro Jakarta Barat sudah dipulangkan seluruhnya. Sementara itu, di Polres Metro Jakarta Pusat sendiri tersisa satu orang yang belum dipulangkan. Satu orang tersebut terkait dengan peristiwa pembakaran mobil patroli polisi.
Jaminan Pimpinan DPR
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mendatangi Polda Metro Jaya untuk melihat kondisi pendemo yang diamankan setelah aksi menolak revisi UU Pilkada. Dasco menyebut DPR menjadi penjamin massa yang tidak melakukan tindak pidana berat dibebaskan.
“Kami ingin meminta kepada pihak kepolisian agar adik-adik segera dikembalikan ke rumahnya sepanjang tidak ada pelanggaran tindak pidana yang berat. Dan kami akan menjamin, sebagai penjamin, untuk mereka dikeluarkan,” kata Dasco di Polda Metro Jaya, Jumat 23 Agustus 2024.
“Kami tadi sudah menandatangani surat sebagai penjamin agar adik-adik ini bisa kembali ke rumah, ke keluarganya,” imbuhnya.
Dasco mengatakan sudah mengecek keadaan para peserta aksi yang diamankan. Di Polda Metro Jaya ada total 50 orang peserta aksi yang diamankan.
“Barusan kami sudah melihat adik-adik yang di dalam dan melihat keadaan hampir seluruhnya dalam keadaan baik. Tadi kami sudah minta kepada pihak kepolisian, dalam hal ini pak Wakapolda dan Dirkrimum, untuk dapat segera dipulangkan,” ujarnya. HUM/GIT
