SURABAYA, Memoindonesia.co.id – Upaya dalam menciptakan suasana pemilihan umum (Pemilu) 2024 yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber Jurdil) yang dilakukan Kemenkumham Jatim, mendapat apresiasi jajaran Komisi III DPR RI.
Apresiasi tersebut disampaikan Adies Kadir, Ketua Tim Rombongan Komisi III DPR RI usai menggelar rapat kerja bersama Kepala Kanwil Kemenkumham Jatim Heni Yuwono dan jajaran di Surabaya, Senin, 11 Desember 2023 sore tadi.
“Persiapan yang telah dilakukan Kanwil Kemenkumham Jatim dan jajaran, sudah sangat bagus. Kami berharap lapas maupun rutan tidak tertutup selama proses pelaksanaan pemilu, ” ujar Wakil Ketua DPP Partai Golkar Bidang Hukum ini.
Masih kata politisi Dapil Jatim I Surabaya-Sidoarjo ini, “Hal ini agar proses pemilu di lapas bisa berlangsung dengan transparan dan jauh dari prasangka,” sambung Sekretaris Fraksi Golkar DPR RI ini.
Hal senada disampaikan anggota Komisi III lainnya, Arteria Dahlan. Ia mengapresiasi akurasi dan lelengkapan data yang dipaparkan. Menurutnya, hal ini akan menjadi faktor penentu kelancaran proses Pemilu 2024.
“Kami siap mendukung jajaran Kemenkumham Jatim untuk memastikan pelaksanaan pemilu 2024 berlangsung aman dan lancar,” tegasnya.
Untuk diketahui, hingga saat ini, di 39 Lapas dan Rutan di Jatim mengalami overkapasitas sebesar 105 %.
“Dari kapasitas hunian 13.563, saat ini lapas dan rutan di Jatim dihuni 27.875 warga binaan,” ujar Kakanwil Kemenkumham Jatim Heni Yuwono.
Jumlah ini menunjukkan tren penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 113%. Hal ini tak lepas dari reformasi hukum dengan penerapan pidana alternatif dan mengedepankan prinsip restorative justice.
“Kami sangat berterima kasih atas dukungan dari unsur legislatif dalam hal ini Komisi III DPR RI yang terus mengawal semangat reformasi hukum di Indonesia,” puji Heni.
Fluktuasi jumlah warga binaan ini pun berdampak pada persiapan pelaksanaan pemilu di lapas dan rutan. Pihak Kemenkumham Jatim harus benar-benar memastikan jumlah warga binaan yang masuk ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) maupun calon Daftar Pemilih Khusus (DPK).
“Sesuai hasil rapat pleno KPU Jatim pada 27 Juni 2023 lalu, ada 22.891 orang warga binaan yang masuk dalam DPT,” ujar Heni.
Namun, pada 6 Desember 2023, jumlah DPT menjadi 17.761 DPT. Salah satu faktor utamanya karena jumlah warga binaan di lapas dan rutan sangat dinamis.
“Jumlahnya bertambah dan berkurang setiap hari, jadi kami terus melakukan koordinasi dengan KPU setiap bulan untuk melaporkan jumlah warga binaan yang terkini,” urai Heni.
Hingga saat ini, lanjut Heni, masih ada 10.114 warga binaan yang masuk kategori Calon DPK. Rencananya, status mereka akan ditetapkan sebagai DPT pada H-30 hari pemungutan suara.
“Kami sudah siapkan juga Tempat Pemungutan Suara (TPS) khusus di lapas dan rutan yang jumlahnya mencapai 102 TPS,” terang Heni.
Ke depan, Heni menekankan bahwa jajarannya akan terus melakukan koordinasi dengan KPU maupun Bawaslu. Hal ini untuk memastikan warga binaan dapat menyampaikan suaranya.
“Tentunya kami akan memperjuangkan hak suara dari setiap warga binaan, hal ini menjadi komitmen kami dalam menciptakan pemilu yang luber jurdil,” tutup Heni.
Sekadar diketahui, sebanyak 10 wakil rakyat hadir dalam rapat tersebut. Diantaranya Adies Kadir (Fraksi Golkar),
M Nurdin, Arteria Dahlan dan Johan Budi Sapto Wibowo (Fraksi PDIP),
Didik Mukrianto (Fraksi Demokrat).
Lalu ada Wihadi Wiyanto dan Rahmat Muhajirin (Fraksi Gerindra), Jacky Uly (Fraksi Nasdem), Ahmad Baidowi (Fraksi PPP) serta Ahmad Dimyati Natakusumah (Fraksi PKS). HUM/CAK
