JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Dua kuasa hukum dari Pro Kader Lintas Mahasiswa Indonesia (Proklamasi), Sunandiantoro, SH, MH, dan Anang Suindro, SH, MH, mendatangi eks tahanan politik orde baru (tapol orba), Petrus Hariyanto, di kediamannya.
Petrus Hariyanto adalah mantan Sekjen Partai Rakyat Demokratik (PRD) kala itu. Pertemuan ini dilakukan dalam rangka mengonsolidasi para aktivis Hak Asasi Manusia dan para korban penculikan aktivis mahasiswa pada tahun 1998.
Sunandiantoro, SH, MH, menjelaskan bahwa pertemuan dengan Bang Petrus (Eks Sekjen PRD) ini bertujuan untuk memperjuangkan Hak Asasi Manusia secara konstitusional di Mahkamah Konstitusi.
“Kami, sebagai kuasa hukum dari mahasiswa yang juga merupakan pemilih dan warga negara Indonesia yang tergabung dalam Pro Kader Lintas Mahasiswa Indonesia, saat ini telah mengajukan Permohonan uji materiil UU Pemilu di Mahkamah Konstitusi dengan Nomer Register 134/PUU-XXI/2023,” ujar Sunandiantoro, Jumat, 6 Oktober 2023.
Gugatan ini pada dasarnya meminta Mahkamah Konstitusi memberikan tugas kepada KPU RI dan Bawaslu RI untuk melakukan Penelitian Khusus mengenai Rekam Jejak Capres dan Cawapres, kemudian hasilnya diumumkan secara terbuka kepada rakyat Indonesia.
“Tujuan dari penambahan tugas KPU RI dan Bawaslu RI untuk melakukan penelitian khusus mengenai rekam jejak Capres dan Cawapres adalah karena Tugas dari KPU dan Bawaslu saat ini terkesan hanya bersifat administratif belaka, bahkan terkesan seperti tukang stempel,” tandas Sunandiantoro.
Lebih lanjut, Sunandiantoro menyatakan bahwa KPU dan Bawaslu memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat penting dalam menentukan masa depan Bangsa dan Negara Indonesia. Dengan demikian, KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu harus dapat menyajikan informasi yang jelas mengenai rekam jejak calon presiden dan calon wakil presiden.
“Kami melihat tugas KPU dan Bawaslu saat ini seakan hanya bersifat administratif dan seperti tukang stempel belaka, padahal dari tangan KPU dan Bawaslu ini kita akan mendapatkan pemimpin tertinggi Republik Indonesia,” imbuh Sunandiantoro.
Sunandiantoro menambahkan bahwa ia berharap Mahkamah Konstitusi dapat mengabulkan Uji Materiil terhadap Undang Undang Pemilihan Umum, khususnya yang berkaitan dengan Penambahan Tugas KPU dan Bawaslu untuk melakukan Penelitian Khusus mengenai rekam jejak.
Rekam jejak tersebut meliputi rekam jejak medis (kesehatan fisik, mental, dan psikologis), rekam jejak tindak pidana korupsi, rekam jejak tindak pidana pencucian uang, rekam jejak pelanggaran HAM berat (penculikan aktivis dan penghilangan orang secara paksa).
“Termasuk rekam jejak karir serta prestasi calon presiden dan calon wakil presiden. Kemudian hasil penelitian khusus tersebut wajib diumumkan kepada rakyat Indonesia paling lambat pada hari terakhir masa kampanye Pilpres,” beber Sunandiantoro.
Selanjutnya, Bang Petrus Hariyanto menyampaikan bahwa dirinya mendukung penuh langkah yang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa dalam upaya perjuangan HAM di ruang Mahkamah Konstitusi.
Petrus menambahkan bahwa langkah yang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa yang tergabung dalam Pro Kader Lintas Mahasiswa Indonesia (Proklamasi) di Mahkamah Konstitusi sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh dirinya yaitu berkaitan dengan sikap politik menolak Capres Pelanggar HAM.
“Sebagai eks Sekjen PRD, saya mendukung dan siap mengawal langkah para mahasiswa yang tergabung dalam Proklamasi yang melakukan Uji Materi Undang Undang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi agar ada penambahan Tugas kepada KPU dan Bawaslu untuk melakukan penelitian khusus terkait rekam jejak Capres dan Cawapres,” ujar Petrus.
Petrus menekankan bahwa langkah Proklamasi sejalan dengan apa yang sedang mereka lakukan, yaitu menolak capres yang memiliki rekam jejak Pelanggar HAM, penculik aktivis, dan pelaku penghilangan orang secara paksa.
Terakhir, Sunandiantoro dan Petrus meyakini bahwa apa yang sedang diperjuangkan adalah hal yang baik untuk masa depan bangsa dan negara Indonesia. Mereka yakin mendapat dukungan dari banyak pihak yang konsisten dan peduli tentang penyelesaian kejahatan kemanusiaan di Indonesia.
Sebelumnya, Proklamasi selaku pemohon register 134/PUU-XXI/2023 telah mengajukan permohonan uji materi UU Pemilu di Mahkamah Konstitusi untuk memberikan tugas tambahan kepada KPU RI dan Bawaslu RI.
Yakni untuk melakukan penelitian khusus berkaitan dengan Rekam Jejak Para Capres dan Cawapres yang meliputi rekam jejak medis (kesehatan fisik, mental, dan psikologis), rekam jejak tindak pidana korupsi, rekam jejak tindak pidana pencucian uang, rekam jejak pelanggaran HAM, dan rekam jejak karir serta prestasi. (hum/cak)
