JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim mengaku sedih karena harus menjalani Lebaran pertamanya di rumah tahanan (rutan) dan berharap keluarganya dapat datang menjenguk, Senin 9 Maret 2026.
Nadiem merupakan terdakwa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook saat menjabat sebagai Mendikbudristek.
Proyek tersebut disebut menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 2,1 triliun. Dalam proses persidangan, Nadiem telah mengajukan eksepsi, namun majelis hakim menolak eksepsi tersebut dan memerintahkan sidang dilanjutkan ke tahap pembuktian.
“Harapan saya keluarga bisa berkunjung ke saya di hari Lebaran nanti, gitu, karena ini Lebaran pertama di mana saya terpisah dari keluarga. Jadi ya cukup sedih,” ujar Nadiem sebelum persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.
Selain itu, Nadiem mengaku tetap bersyukur masih dapat menjalankan ibadah puasa meski sedang menjalani perawatan medis untuk pemulihan kondisi kesehatannya.
“Ya Alhamdulillah walaupun saya masih dalam perawatan ya karena kondisi medis, saya masih Alhamdulillah bisa berpuasa, sama teman-teman di rutan juga,” ujarnya.
Ia juga mengaku sedih harus menjalani bulan suci Ramadan di rutan dan terpisah dari anak-anaknya. Meski demikian, suasana kebersamaan saat berbuka puasa masih dirasakan bersama para tahanan lainnya.
“Jadi saling mendukung, paling nggak ada suasana buka bersama gitu ya. Jadi alhamdulillah, tapi ya sedih sekali bahwa nggak bisa bersama keluarga saya, dengan anak-anak saya. Itu yang sangat menyedihkanlah buat saya,” ucapnya.
Sebelumnya, Nadiem juga sempat mengajukan permohonan penangguhan penahanan pada Senin 23 Februari 2026 dengan alasan kondisi kesehatan.
Permohonan tersebut disampaikan kuasa hukumnya, Zaid Mushafi, kepada majelis hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.
“Ini ada permohonan kepada majelis hakim untuk pengalihan jenis penahanan dan/atau penangguhan penahanan. Yang pada pokoknya alasan kesehatan. Untuk selanjutnya terhadap permohonan ini, nanti majelis hakim akan menyikapi dan bermusyawarah,” ujar Ketua Majelis Hakim Purwanto S Abdullah. HUM/GIT
