JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti maraknya operasi tangkap tangan (OTT) kepala daerah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan mendorong evaluasi bersama antara DPR dan pemerintah terkait fenomena tersebut, Selasa 10 Maret 2026.
“Kita harus sama-sama evaluasi antara DPR dengan pemerintah terkait dengan hal tersebut,” kata Puan usai rapat paripurna DPR di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta.
Menurutnya, salah satu faktor yang sering dikaitkan dengan kasus korupsi kepala daerah adalah mahalnya biaya politik dalam proses pemilihan.
“Apakah kemudian mungkin biaya politik terlalu mahal atau kemudian bagaimana memberikan pendidikan akuntabilitas kepada seluruh kepala daerah,” ucap Puan.
Ia juga menekankan pentingnya meningkatkan kesadaran kepala daerah mengenai akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Juga bagaimana memberikan kesadaran kepada seluruh kepala daerah bahwa, ya, akuntabilitas itu penting bukan hanya untuk pengawasan akuntabilitas, tapi bagaimana kesadaran untuk sama-sama saling menjaga,” sambungnya.
Sementara itu, penangkapan Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari oleh KPK menjadi operasi tangkap tangan kepala daerah kedua pada bulan ini.
Sebelumnya, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq juga terjaring OTT dan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan OTT terhadap Bupati Rejang Lebong diduga berkaitan dengan suap proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.
“Dalam peristiwa tertangkap tangan ini, diduga terkait dengan suap proyek di lingkungan Pemkab Rejang Lebong,” kata Budi Prasetyo di Gedung KPK, Jakarta Selatan. HUM/GIT
