JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Kabakom) RI Muhammad Qodari menegaskan pentingnya dialog dalam demokrasi setelah diskusi yang menghadirkan sejumlah pejabat negara di UGM digeruduk mahasiswa, Rabu, 17 Juni 2026.
Qodari merespons peristiwa yang terjadi dalam diskusi di Joglo Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) UGM, Yogyakarta, Senin 15 Juni 2026 malam, yang menghadirkan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono.
“Yang namanya demokrasi itu bisa terjadi kalau ada dialog. Kalau tidak ada dialog, hanya tuntutan, kan bukan demokrasi namanya. Itu namanya semua gue, maunya dia saja,” kata Qodari.
Menurutnya, dialog harus menjadi jalan utama dalam menyelesaikan perbedaan pandangan di ruang demokrasi.
“Saya kira dialog itu, ya, dijawab dengan dialog yang lain, kan tidak susah. Saya kira itu jawaban yang paling proporsional. Kalau kita bicara mengenai demokrasi dan bicara mengenai dialog,” ujarnya.
Qodari juga menilai terdapat anomali dalam peristiwa tersebut karena sebagian mahasiswa yang melakukan aksi diketahui berada di lingkungan kampus.
“Jadi sebetulnya kan ada anomali di situ, ada interupsi,” ujarnya.
Sementara itu, aksi penggerudukan terjadi saat forum diskusi tengah berlangsung. Sejumlah mahasiswa naik ke panggung dan membentangkan spanduk penolakan terhadap para pembicara.
Situasi kemudian memanas hingga diskusi dihentikan. Ketiga pejabat negara dievakuasi setelah terjadi pelemparan gelas plastik dan ratusan mahasiswa menghadang mereka di luar area GIK UGM.
Nusron Wahid dan Sudaryono sempat berdialog dengan massa aksi. Namun, pembicaraan tidak mencapai kesepakatan sehingga ketegangan kembali terjadi saat keduanya meninggalkan lokasi dengan pengawalan petugas.
Perwakilan Serikat Mahasiswa (SEMA) UGM, Mesa, menyebut aksi tersebut merupakan bentuk kritik terhadap pemerintah.
“Mereka tidak layak membicarakan Pancasila selagi Indonesia masih membungkam suara rakyat, selama mereka menganggap kritik sebagai gangguan, selama mereka masih membuang-buang uang rakyat dengan program nirmanfaat, program MBG, Kopdes Merah Putih, dan banyak hal yang sekarang terjadi,” kata Mesa.
Mahasiswa menilai kritik publik terhadap berbagai program pemerintah harus mendapat ruang dan tidak dianggap sebagai gangguan terhadap jalannya pemerintahan. HUM/GIT
