JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Satgas Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Penyelundupan Dittipideksus Bareskrim Polri memusnahkan 20,9 ton bawang impor ilegal senilai Rp 676 juta, Jumat 22 Mei 2026.
Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjenpol Ade Safri Simanjuntak mengatakan bawang ilegal tersebut diduga masuk dari Malaysia melalui jalur tikus tanpa dokumen resmi.
“Total keseluruhan barang bukti yang dimusnahkan sebanyak 20.932 kilogram atau 20,9 ton bawang dengan nilai taksiran mencapai Rp 676.729.500,” ujar Ade Safri Simanjuntak.
Kasus itu terungkap setelah Bareskrim menerima informasi terkait peredaran bawang impor ilegal di Indonesia.
Setelah dilakukan penyelidikan, Satgas Gakkum Lundup menemukan komoditas bawang ilegal di dua gudang yang diduga menjadi lokasi penyimpanan.
Menurut Ade, bawang impor tersebut masuk ke Indonesia tanpa dokumen karantina, dokumen impor, maupun dokumen perdagangan yang sah.
“Berdasarkan hasil pendalaman awal, pelaku diduga telah menjalankan aktivitas distribusi bawang impor ilegal tersebut selama kurang lebih satu tahun,” katanya.
Ia menjelaskan, kedua pelaku diduga memesan sekitar delapan ton bawang setiap dua minggu sekali.
Dengan jumlah tersebut, total distribusi bawang ilegal diperkirakan mencapai 832 ton per tahun dengan nilai perputaran usaha sekitar Rp 24,96 miliar.
Dalam pemusnahan itu, terdapat empat jenis bawang yang dimusnahkan, yakni bawang putih sebanyak 9.680 kilogram, bawang merah 7.340 kilogram, bawang bombai 2.193 kilogram, dan bawang beri 1.719 kilogram.
Ade mengatakan barang bukti segera dimusnahkan karena komoditas hortikultura mudah rusak dan berpotensi menimbulkan dampak kesehatan apabila kembali beredar di masyarakat.
“Komoditas lintas negara tersebut diduga masuk ke wilayah Indonesia tanpa prosedur resmi melalui jalur tikus perbatasan darat yang berseberangan langsung dengan Malaysia,” jelasnya.
Saat ini, penyidik masih mendalami alur distribusi dan pihak-pihak yang terlibat dalam jaringan penyelundupan bawang impor ilegal tersebut.
Polri juga masih mengumpulkan alat bukti untuk menetapkan tersangka dalam perkara itu.
Dalam kasus ini, penyidik menerapkan sejumlah pasal berlapis terkait hortikultura, perdagangan, karantina hewan dan tumbuhan, perlindungan konsumen, serta KUHP.
“Penindakan ini juga menjadi bukti bahwa Polri tidak akan memberikan ruang bagi pelaku yang memanfaatkan jalur ilegal atau jalur tikus,” tegas Ade. HUM/GIT
