JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Badan Gizi Nasional (BGN) membantah isu mitra SPPG memperoleh keuntungan bersih hingga Rp 1,8 miliar per tahun dan menegaskan angka tersebut merupakan tahap pengembalian investasi, Minggu 22 Februari 2026.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional, Sony Sonjaya, menyatakan informasi yang beredar di media sosial tidak sesuai dengan fakta teknis investasi dan operasional.
“Mitra mendapatkan ‘untung bersih’ Rp 1,8 miliar per tahun adalah asumsi fiktif yang tidak berdasar pada realitas bisnis dan investasi,” tegas Sony.
Ia menekankan angka Rp 1,8 miliar bukan margin atau keuntungan, melainkan tahap pertama dan kedua proses pengembalian investasi mitra.
“Rp 1,8 m itu bukan margin atau keuntungan, Rp 1,8 m itu tahap pertama dan kedua proses pengembalian investasi mitra karena di situ ada lahan, bangunan, peralatan yang peralatan bukan seperti di rumah,” ucapnya.
Menurutnya, SPPG atau dapur program MBG harus memiliki peralatan berstandar tinggi sehingga pemerintah memberikan insentif kepada mitra.
“Kompor harus high pressure, bukan gas yang disambung selang, bukan air yang dibuang ke parit, tapi harus ada IPAL, penyaring lemak, dan lain-lain. Jadi insentif itulah yang diberikan pemerintah sebagai penghormatan pemerintah,” jelasnya.
Untuk memperoleh insentif tersebut, mitra wajib membangun SPPG sesuai Juknis 401.1 Tahun 2026 yang menetapkan standar teknis ketat. Estimasi investasi awal dari dana pribadi berkisar Rp 2,5 miliar hingga Rp 6 miliar, tergantung harga lahan dan lokasi, yang merupakan belanja modal atau Capital Expenditure (CapEx).
Selain itu, Sony menjawab tudingan bahwa mitra SPPG terafiliasi dengan partai politik. Ia menyebut proses verifikasi tidak melihat latar belakang kelompok usaha maupun partai politik tertentu.
“Yang diverifikasi nama yayasannya, pimpinannya siapa, NPWP ada atau tidak, NIB ada atau tidak. Kami tak melihat latar belakang partainya apa, ini usahanya apa, jadi hanya itu kemudian dicek lokasinya. Lokasi betul atau tidak, dekat kandang ternak atau tidak, daerah bahaya atau tidak,” jelasnya.
“Jadi tak ada relasi di sini kelompok pengusaha besar, partai politik. Yang 120 orang ini nggak tahu, dan mereka yang verifikasi bukan kami, bukan pimpinan yang verifikasi tapi verifikator,” sambung Sony.
Ia menambahkan survei lapangan dilakukan oleh 30 ribu Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang tersebar di seluruh Indonesia untuk memastikan spesifikasi dan fisik dapur MBG.
“Tidak kemudian ditanya ini punya partai apa punya siapa pengusaha siapa, nggak. Kami nggak melihat itu,” terangnya. HUM/GIT
