JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Wali Kota Madiun Maidi membantah menerima gratifikasi dan dana proyek setelah ditetapkan KPK sebagai tersangka pemerasan dana CSR dan gratifikasi, Selasa 20 Januari 2026.
Maidi menyampaikan bantahan tersebut saat digiring menuju mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.
“Nggak benar, nggak benar. Gratifikasi nggak ada, nggak ada itu. Rp 2,6 M nggak ada, Rp 550 juta apa itu, saya malah nggak tahu,” ujar Maidi.
KPK sebelumnya menetapkan Maidi sebagai tersangka dalam kasus pemerasan dana CSR dan gratifikasi pengadaan proyek di Kota Madiun.
Dalam perkara tersebut, KPK menyita uang tunai senilai Rp 550 juta sebagai barang bukti.
“Tim KPK juga mengamankan barang bukti uang tunai sejumlah Rp 550 juta,” ujar Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu.
Asep menjelaskan, dari jumlah tersebut, Rp 350 juta diamankan dari pihak swasta bernama Rochim Rudiyanto yang disebut sebagai orang kepercayaan Maidi.
Sementara itu, Rp 200 juta lainnya diamankan dari Kepala Dinas PUPR Kota Madiun, Thariq Megah.
Selain Maidi, KPK juga menetapkan Rochim Rudiyanto dan Thariq Megah sebagai tersangka dalam perkara yang sama.
Ketiga tersangka langsung ditahan selama 20 hari pertama di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK, terhitung sejak 20 Januari hingga 8 Februari 2026.
“KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak tanggal 20 Januari sampai dengan 8 Februari 2026,” kata Asep.
Sebelumnya, Maidi terjaring operasi tangkap tangan KPK terkait dugaan fee proyek dan pengelolaan dana CSR di Kota Madiun. HUM/GIT
