JAKARTA, Memoindonesia.co.id – KPK menetapkan tiga pejabat KPP Madya Jakarta Utara sebagai tersangka penerima suap pengurangan nilai pajak PT Wanatiara Persada dan mengungkap laporan harta kekayaan serta isi garasi mereka, Januari 2026.
Ketiga tersangka tersebut yakni Dwi Budi Iswahyu selaku Kepala KPP Madya Jakarta Utara, Agus Syaifudin selaku Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi, serta Askob Bahtiar selaku tim Penilai di KPP Madya Jakarta Utara.
Dwi Budi Iswahyu tercatat memiliki total kekayaan sebesar Rp 4.874.676.535 berdasarkan LHKPN yang disampaikan pada 21 Februari 2025, dengan nilai kendaraan di garasi mencapai Rp 406 juta.
Isi garasi Dwi Budi Iswahyu meliputi Mazda tahun 1987, BMW 323i tahun 1996, Piaggio tahun 2014, Vespa Primavera tahun 2017, Honda Rebel CMX 500 tahun 2018, serta Toyota Fortuner tahun 2016.
Sementara itu, Agus Syaifudin melaporkan total harta kekayaan sebesar Rp 3.233.000.415 dengan nilai kendaraan di garasi sekitar Rp 720 juta.
Kendaraan milik Agus Syaifudin antara lain Honda Supra X tahun 2004, Honda CBR 150 cc tahun 2009, Honda CR-V tahun 2021, Yamaha Nmax tahun 2024, serta Mitsubishi Xpander Cross tahun 2021.
Tersangka ketiga Askob Bahtiar tercatat memiliki total harta kekayaan sebesar Rp 2.657.966.636 dengan nilai kendaraan di garasi mencapai Rp 420 juta.
Isi garasi Askob Bahtiar terdiri atas Suzuki Skywave tahun 2009, Honda Vario tahun 2009, Honda Forza tahun 2018, Honda PCX tahun 2021, Vespa Bagol tahun 1974, Wuling Air EV tahun 2024, serta Vespa Excell tahun 1999.
Para tersangka ditangkap saat diduga membagikan uang suap dalam pecahan dolar Singapura terkait pengurangan nilai pajak PT Wanatiara Persada.
Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyebut tim pemeriksa awalnya menemukan potensi kekurangan bayar Pajak Bumi dan Bangunan PT Wanatiara Persada sebesar Rp 75 miliar.
Namun setelah adanya kesepakatan dan pemberian suap sebesar Rp 4 miliar, nilai kewajiban pajak tersebut dipangkas menjadi Rp 15,7 miliar.
“Yang Rp 4 miliar ini ditukarkan ke mata uang dolar Singapura, kemudian diserahkan secara tunai oleh ABD kepada AGS dan ASB di sejumlah lokasi di Jabodetabek,” kata Asep.
Ia menambahkan uang suap tersebut kemudian didistribusikan kepada sejumlah pegawai Direktorat Jenderal Pajak sebelum KPK melakukan operasi tangkap tangan. HUM/GIT
