JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan KUHP dan KUHAP baru memberi perlindungan hukum bagi pengkritik pemerintah dari kriminalisasi sewenang-wenang, Minggu 11 Januari 2026.
Habiburokhman menyampaikan, reformasi hukum pidana melalui penerbitan KUHP dan KUHAP baru memastikan tidak adanya pemidanaan sewenang-wenang terhadap pengkritik pemerintah, termasuk komika Pandji Pragiwaksono.
“Reformasi hukum pidana dengan terbitnya KUHP baru dan KUHAP baru memastikan para pengkritik pemerintah seperti Pandji Pragiwaksono tidak akan mengalami pemidanaan sewenang-wenang,” kata Habiburokhman dalam keterangannya.
Selain itu, politikus Partai Gerindra tersebut menjelaskan bahwa regulasi anyar itu tidak lagi menjadi alat kekuasaan yang represif sebagaimana pada masa lalu, melainkan dirancang sebagai instrumen hukum untuk mewujudkan keadilan substantif bagi warga negara.
“Hukum pidana tidak lagi menjadi aparatus represif penjaga kekuasaan, melainkan alat efektif bagi warga negara untuk mencari keadilan. KUHP lama menganut asas monoistis, yakni pemidanaan hanya didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur delik,” ujarnya.
Ia menambahkan, KUHP baru kini menganut asas dualistis yang mewajibkan penegak hukum tidak hanya menilai pemenuhan unsur pasal, tetapi juga menilai sikap batin atau niat jahat pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 36, Pasal 54, dan Pasal 53.
“Pemidanaan dalam KUHP baru bukan hanya mensyaratkan terpenuhinya unsur delik, tetapi juga menilai sikap batin pelaku saat melakukan tindak pidana,” jelasnya.
Sementara itu, Habiburokhman menekankan bahwa KUHAP baru juga mewajibkan penerapan mekanisme Restorative Justice sebagaimana diatur dalam Pasal 79, yang dinilai relevan untuk melindungi aktivis maupun komika dalam menyampaikan kritik.
“Pengaturan dalam KUHP dan KUHAP baru sangat relevan untuk melindungi aktivis yang menyampaikan kritikannya karena makna substantif suatu ujaran harus dinilai dari sikap batin orang yang menyampaikannya,” katanya.
Habiburokhman memastikan forum Restorative Justice memberi ruang bagi terlapor untuk mengklarifikasi maksud ucapannya secara langsung sebelum diproses pidana.
“Jika pelaku dapat menjelaskan bahwa maksudnya hanya untuk mengkritik, maka ia memiliki kesempatan besar untuk terhindar dari pemidanaan,” pungkas Habiburokhman. HUM/GIT
