JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menilai pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang menyebut revisi UU KPK merupakan inisiatif DPR tidak tepat karena pemerintah saat itu ikut membahas dan mengesahkan bersama DPR, Minggu 15 Februari 2026.
“Pernyataan Presiden ke-7 Joko Widodo yang intinya merasa tidak berperan dalam pengesahan UU KPK 2019 atau UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK tidak tepat,” kata Abdullah kepada wartawan.
Legislator PKB yang akrab disapa Gus Abduh itu menyinggung berlakunya UU tersebut yang diundangkan oleh Plt Menteri Hukum dan HAM Tjahjo Kumolo. Menurutnya, Jokowi juga mengirim tim dari pemerintah saat pembahasan di DPR.
“Meskipun saat itu beliau tidak menandatangani, tapi beliau mengirim tim pemerintah untuk ikut membahas dan mengesahkan UU KPK terbaru menggantikan UU yang lama bersama DPR,” kata Abdullah.
“UU tersebut kemudian diundangkan oleh Plt Menteri Hukum dan HAM Tjahjo Kumolo yang tentu atas seizin Presiden saat itu,” tambahnya.
Selain itu, meski Revisi UU KPK Nomor 19 Tahun 2019 tidak ditandatangani oleh Jokowi, secara aturan tetap sah dan berlaku.
Ia menyinggung ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebut undang-undang tetap berlaku 30 hari setelah disahkan dengan atau tanpa tanda tangan Presiden.
“Hal ini sesuai dengan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama,” ujar Abduh.
“Kemudian, soal tidak ditandatanganinya UU KPK terbaru oleh beliau, hal tersebut tidak berpengaruh apa-apa karena berdasarkan Pasal 30 ayat (5) UUD 1945, UU tetap berlaku 30 hari setelah disahkan dengan atau tanpa tanda tangan Presiden,” imbuhnya.
Sebelumnya, Jokowi menyetujui usulan mantan Ketua KPK Abraham Samad agar UU KPK dikembalikan ke versi lama. Jokowi menyebut revisi UU KPK saat itu merupakan inisiatif DPR.
“Ya saya setuju, bagus (UU KPK kembali ke versi lama), karena itu dulu (revisi UU KPK) inisiatif DPR, lho. Jangan keliru ya, itu inisiatif DPR,” kata Jokowi, Jumat 13 Februari 2026.
Ia mengakui revisi UU KPK terjadi saat dirinya menjabat sebagai presiden atas inisiatif DPR. Namun, ia menegaskan tidak menandatangani UU hasil revisi tersebut.
“Ya, memang (revisi UU KPK). Saat itu atas inisiatif DPR direvisi, tapi saya tidak tanda tangan,” ujarnya. HUM/GIT
