JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merespons keputusan pemerintah Indonesia yang belum membuka bantuan negara asing bagi korban banjir dan longsor di Sumatra dengan menyatakan keyakinan bahwa seluruh elemen nasional masih mampu menangani bencana di tiga provinsi tersebut, Senin 8 Desember 2025.
PKS menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia memiliki kapasitas, sumber daya, dan pengalaman dalam menangani bencana besar.
“Pertama, kami masih berharap dan percaya bahwa pemerintah Indonesia memiliki kapasitas, sumber daya, serta pengalaman dalam menangani bencana besar,” kata Sekjen PKS Muhammad Kholid.
Kholid menegaskan bahwa kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, TNI, Polri, Basarnas, BNPB, dan relawan masyarakat menjadi faktor penentu dalam fase krisis.
Kholid menyebut kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto akan menjadi kunci dalam penanganan bencana di Sumatera.
“Dalam situasi genting dan krisis bencana seperti saat ini, kepemimpinan Presiden menjadi faktor kunci,” ujarnya.
Kholid mengatakan Presiden perlu memastikan orkestrasi lintas kementerian berjalan cepat, tepat, dan efektif.
PKS juga menyarankan agar Presiden, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BNPB, Basarnas, dan menteri terkait untuk sementara berkantor di wilayah terdampak bencana guna memimpin koordinasi lapangan secara intensif.
“Bila diperlukan, Presiden bersama Panglima TNI, Kapolri, Kepala BNPB, Basarnas, dan seluruh menteri terkait dapat untuk sementara berkantor langsung di wilayah terdampak guna memimpin koordinasi lapangan secara lebih intensif,” ujar Kholid.
PKS menilai pemerintah pusat perlu berdialog dengan pemerintah provinsi, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk memperoleh data yang valid sehingga kebijakan dapat diambil secara tepat dan efektif.
Lebih lanjut, Kholid mengatakan penanganan bencana harus melibatkan banyak pihak.
“PKS juga turut menggerakkan seluruh kader, pengurus, serta para pejabat publiknya di seluruh Indonesia untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana,” jelasnya.
PKS menyebut bantuan yang diberikan meliputi kebutuhan makan minum, pakaian, dapur umum, dan evakuasi masyarakat sejak hari pertama bencana terjadi.
Banjir dan longsor di Sumatera terjadi pada 25 November. Hingga hampir dua pekan kemudian, pemerintah Indonesia belum membuka akses bantuan dari negara asing.
Pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa Indonesia masih sanggup mengatasi bencana di Sumatera dan memiliki stok pangan yang cukup bagi para korban. HUM/GIT
