JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan pentingnya kementerian dan lembaga negara untuk segera memperbaiki kualitas pelayanan publik tanpa harus menunggu adanya operasi tangkap tangan (OTT).
Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan bahwa perbaikan pelayanan publik seharusnya menjadi komitmen sejak awal.
“Saat ini di kementerian/lembaga lain yang melaksanakan pelayanan publik itu bisa segera memperbaiki pelayanannya, yang kita harapkan seperti itu,” ujar Asep di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa 9 September 2025.
Menurut Asep, KPK berharap tindakan penindakan yang selama ini dilakukan, termasuk OTT, dapat menjadi pelajaran bagi kementerian/lembaga lain agar segera berbenah.
“Tidak perlu menunggu kita melakukan OTT dulu, melakukan penindakan dulu, baru diperbaiki pelayanannya,” tegasnya.
Lebih lanjut, Asep menjelaskan bahwa KPK juga menyediakan ruang konsultasi bagi kementerian/lembaga yang ingin memperkuat sistem pencegahan korupsi. Melalui Kedeputian Pencegahan, KPK dapat melakukan monitoring terhadap sistem layanan publik untuk mendeteksi titik rawan penyimpangan.
“Bisa memonitoring sistem, sistem pelayanan itu. Nanti kelihatan mana yang rentan terjadi tindak pidana korupsi,” jelasnya.
Dengan demikian, KPK berharap perbaikan layanan publik tidak hanya lahir dari penindakan hukum, tetapi juga dari kesadaran institusi pemerintah untuk melayani masyarakat secara transparan, bersih, dan akuntabel. HUM/GIT
