JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan respons tegas terhadap permintaan amnesti yang diajukan oleh mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel kepada Presiden Prabowo Subianto.
Noel, yang baru saja ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan sertifikasi K3, berharap bisa mendapatkan pengampunan dari Presiden.
Pada Jumat 22 Agustus 2025, di hadapan awak media setelah resmi ditetapkan sebagai tersangka, Noel menyampaikan harapannya.
“Semoga Pak Prabowo beri saya amnesti,” katanya.
Tak hanya itu, ia juga membantah tuduhan pemerasan yang menjeratnya. “Kasus saya bukan kasus pemerasan, agar narasi di luar tidak menjadi narasi yang kotor memberatkan saya,” lanjutnya.
Menanggapi permintaan tersebut, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengingatkan Noel agar mengikuti proses hukum.
“Sebaiknya kepada yang bersangkutan tidak sedikit-dikit minta amnesti begitu ya. Jadi kita ikuti saja dulu proses penyidikannya. Ini kan masih panjang ya, karena kan ini baru dilakukan kegiatan tangkap tangan,” ujar Budi di gedung KPK, Senin 25 Agustus 2025.
Budi menambahkan bahwa pihaknya akan terus mendalami kasus ini dengan memeriksa para tersangka dan saksi.
Ia juga menegaskan bahwa KPK meyakini komitmen Presiden Prabowo dalam pemberantasan korupsi, seperti yang disampaikan dalam pidato kenegaraannya.
Senada dengan KPK, Presiden Prabowo melalui Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi, menegaskan tidak akan membela anak buahnya yang terlibat korupsi.
“Presiden juga pernah menyampaikan tidak akan membela bawahannya yang terlibat korupsi. Jadi kita serahkan saja sepenuhnya pada penegakan hukum,” kata Hasan.
Hasan juga memastikan bahwa pemerintah menyerahkan sepenuhnya proses hukum Noel kepada KPK dan mendukung agar kasus ini bisa terungkap dengan jelas. HUM/GIT
