JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Dewan Pengawas KPK mulai mengusut polemik pengalihan status tahanan eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menjadi tahanan rumah dengan memeriksa pelapor, Rabu 15 April 2026.
Langkah KPK yang sempat mengalihkan status penahanan Yaqut Cholil Qoumas dari rumah tahanan menjadi tahanan rumah saat Lebaran menuai sorotan publik dan dilaporkan ke Dewas KPK oleh sejumlah elemen masyarakat.
Ketua Dewas KPK Gusrizal mengatakan pihaknya telah menerima sejumlah aduan sejak Rabu 25 Maret 2026 yang mempertanyakan dasar hukum dan etik keputusan tersebut.
“Dewas telah menerima sejumlah aduan dari berbagai elemen masyarakat. Pengaduan tersebut mempertanyakan landasan hukum dan etik di balik keputusan pengalihan status penahanan tersangka,” ujarnya.
Selain itu, Gusrizal memastikan seluruh aduan telah didisposisi untuk segera ditindaklanjuti sejak Senin 30 Maret 2026 sesuai prosedur operasional baku yang berlaku.
“Kami menegaskan akan menindaklanjuti aduan-aduan tersebut sesuai ketentuan dan prosedur operasional baku,” katanya.
Sementara itu, Dewas KPK mulai memeriksa pelapor, salah satunya Ketua Umum ARUKKI Marselinus Edwin Hardhian yang dimintai klarifikasi di Gedung ACLC KPK.
“Hari ini saya datang sebagai pelapor untuk dimintai keterangan terkait dasar laporan yang kami ajukan,” kata Marselinus.
Menurutnya, laporan tersebut didasari dugaan ketidaktransparanan KPK dalam menyampaikan informasi kepada publik terkait pengalihan penahanan Yaqut.
“Informasi tidak disampaikan secara terbuka dan masyarakat justru mengetahui dari sumber lain, sementara alasan yang disampaikan juga berbeda-beda,” ujarnya.
Ia menambahkan adanya perbedaan alasan mulai dari permohonan keluarga, kondisi kesehatan hingga strategi penyidikan menimbulkan dugaan ketidakterbukaan informasi.
Selain itu, Marselinus mempertanyakan efektivitas alasan strategi penyidikan yang digunakan KPK karena hingga kini belum ada hasil yang disampaikan kepada publik.
“Kami mempertanyakan apakah strategi tersebut benar dilakukan atau tidak berhasil karena tidak ada hasil yang diumumkan,” katanya.
Sementara itu, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengaku belum menerima surat permintaan keterangan dari Dewas KPK dan memilih menunggu proses yang berjalan.
“Ya kita tunggu prosesnya saja,” ujarnya. HUM/GIT
