JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan taringnya dalam upaya memberantas korupsi.
Kali ini, dugaan rasuah dalam proyek pembangunan gedung Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan telah memasuki babak baru dengan ditetapkannya empat orang sebagai tersangka.
Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Plt Deputi Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu, pada Selasa, 8 Juli 2025. “Empat tersangka,” tegas Asep kepada wartawan.
Meski begitu, identitas keempat tersangka tersebut masih dirahasiakan oleh pihak KPK. Asep Guntur Rahayu hanya menjelaskan bahwa saat ini tim penyidik KPK tengah fokus pada tahap pengecekan fisik dan penghitungan kerugian negara.
“Sedang cek fisik dengan BPKP dan ITB untuk hitung KN (kerugian negara),” imbuhnya, menunjukkan kolaborasi dengan lembaga auditor negara dan institusi pendidikan untuk mendapatkan angka kerugian yang akurat.
Penetapan tersangka ini menjadi kelanjutan dari penyidikan yang telah dilakukan KPK. Sebelumnya, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo pada Senin, 7 Juli 2025, juga telah memastikan adanya penetapan tersangka dalam kasus ini.
“Kami pastikan perkara tersebut KPK sudah menetapkan pihak-pihak tertentu sebagai tersangka,” jelas Budi di gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.
Penyidikan kasus korupsi proyek pembangunan di Pemkab Lamongan ini memang telah berlangsung cukup intens. KPK bahkan sebelumnya telah memeriksa Bupati Lamongan Yuhronur Effendi sebanyak dua kali, yakni pada 12 dan 19 Oktober 2023, di gedung Merah Putih KPK.
Tak hanya pemeriksaan saksi, KPK juga telah melakukan penggeledahan di sejumlah kantor pemerintahan di Lamongan.
Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu sendiri sebelumnya pernah menjelaskan bahwa kasus yang diusut terkait pembangunan gedung di Pemkab Lamongan. HUM/GIT
