JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Surat Kementerian Koperasi dan UKM (UMKM) yang meminta pendampingan Kedutaan Besar (Kedubes) selama kunjungan Agustina Hastarini, istri Menteri UMKM Maman Abdurrahman, ke Eropa, terus menuai sorotan tajam.
Kali ini, mantan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Yudi Purnomo Harahap, mendesak KPK untuk bergerak cepat mengumpulkan bukti dan keterangan dari semua pihak terkait.
Menurut Yudi, KPK harus segera memeriksa sejumlah pihak krusial untuk mengungkap duduk perkara surat bernomor B-466/SM.UMKM/PR.01/2025 yang tertanggal 30 Juni 2025 itu.
“Pihak-pihak yang harus diperiksa yaitu pihak Kementerian UMKM yang terkait dengan terbitnya surat tersebut. Bagaimana proses pembuatannya, inisiatif siapa, bagaimana berkomunikasi dengan pihak kedubes, selain itu semua pihak yang ditujukan termasuk pihak yang ditembuskan dan termasuk istri dari menteri,” ujar Yudi kepada awak media pada Senin 7 Juli 2025.
Yudi menekankan bahwa poin krusial yang harus ditelusuri KPK adalah apakah surat tersebut ditindaklanjuti oleh para Kedubes yang dituju.
Ia berpendapat bahwa jika tidak ada tindak lanjut, maka persoalan ini bisa dianggap aman. Namun, hal ini harus menjadi pelajaran penting bagi para pejabat agar tidak ada lagi “surat katabelece” dari instansi resmi yang digunakan untuk kepentingan pribadi.
“Jika tidak ada tindak lanjut dari surat tersebut maka dipastikan aman. Namun ini harus jadi pelajaran bagi para pejabat jangan sampai terulang lagi ada surat katabelece seperti ini dari instansi resmi,” katanya.
Sebaliknya, jika ada tindak lanjut sesuai permintaan surat, KPK perlu mendalami lebih jauh. Pertanyaan-pertanyaan penting yang harus dijawab adalah seperti apa bentuk pendampingan yang diberikan, berapa biaya yang keluar, dan yang terpenting, apakah selama pendampingan menggunakan uang pribadi atau uang negara.
“Jikapun dari uang pribadi mengapa mau keluar uang pribadi untuk surat tersebut. Berharap semua pihak berkata jujur,” tambah Yudi.
Sebelumnya, Menteri UMKM Maman Abdurrahman sendiri telah mendatangi Gedung Merah Putih KPK pada Jumat 4 Juli 2025 untuk memberikan klarifikasi dan menyerahkan sejumlah dokumen terkait viralnya surat tersebut.
Maman menjelaskan bahwa kunjungan istrinya ke Eropa adalah untuk mendampingi anak mereka yang mengikuti pertandingan misi budaya dari sekolah.
Maman menegaskan bahwa seluruh biaya perjalanan istrinya ditanggung secara pribadi dan tidak menggunakan fasilitas negara sepeser pun.
“Dan saya sampaikan, satu rupiah pun tidak ada uang dari uang negara, satu rupiah pun tidak ada uang dari pihak lainnya. Saya tunjukkan dan saya sampaikan dokumen-dokumen pembayaran tiket langsung dari rekening pribadi istri saya,” terang Maman.
Terkait surat berkop Kementerian UMKM yang viral, Maman mengaku tidak tahu menahu dan menyatakan bahwa dirinya tidak pernah memberikan perintah atau disposisi terkait surat tersebut.
KPK telah mengonfirmasi penerimaan dokumen dari Menteri Maman dan akan mempelajarinya lebih lanjut. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menekankan bahwa KPK terus mengingatkan seluruh penyelenggara negara untuk berhati-hati terhadap potensi gratifikasi dan konflik kepentingan.
“Gratifikasi ataupun konflik kepentingan itu tidak hanya dalam bentuk barang dan jasa, tapi juga bisa dalam bentuk fasilitas, perlakuan, dan sebagainya,” ujar Budi, mengisyaratkan bahwa penyelidikan akan mencakup segala bentuk keuntungan yang mungkin diperoleh secara tidak sah. HUM/GIT
