JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong, menghadapi tuntutan berat di Pengadilan Tipikor Jakarta. Jaksa Penuntut Umum menuntut Tom Lembong dengan hukuman 7 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi kegiatan importasi gula.
Yang menarik, salah satu poin utama yang memberatkan tuntutan jaksa adalah sikap Tom Lembong yang tidak merasa bersalah dan tidak mengakui perbuatannya.
“Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Terdakwa tidak merasa bersalah dan tidak menyesali perbuatannya,” tegas jaksa saat membacakan amar tuntutan pada Jumat 4 Juli 2025.
Selain pidana penjara, Tom Lembong juga diwajibkan membayar denda Rp 750 juta. Apabila denda ini tidak dibayar, akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan.
Jaksa hanya memiliki satu pertimbangan yang meringankan tuntutan terhadap Tom Lembong, yaitu terdakwa belum pernah dihukum.
Selebihnya, jaksa menekankan bahwa perbuatan Tom tidak sejalan dengan upaya pemerintah dalam menciptakan tata kelola negara yang bersih.
Menanggapi tuntutan ini, Tom Lembong mengaku terheran-heran dan kecewa. Ia merasa tuntutan yang dibacakan jaksa mengabaikan 100% fakta persidangan yang telah berlangsung selama 20 kali dalam kurang lebih 4 bulan.
“Saya terheran-heran dan kecewa karena tuntutan yang dibacakan sepenuhnya mengabaikan 100 persen dari fakta-fakta persidangan,” ujar Tom Lembong di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jumat 4 Juli 2025.
Tom bahkan mengibaratkan tuntutan jaksa sebagai hasil “copy-paste” dari surat dakwaan, seolah puluhan saksi dan ahli yang dihadirkan dalam persidangan tidak pernah ada.
“Seolah-olah 20 kali persidangan dalam kurang lebih 4 bulan, menghadirkan puluhan saksi dan ahli itu tidak pernah terjadi. Jadi saya masih sedikit seperti, kalau bahasa Inggris-nya surreal. Apakah ini dunia khayalan, dunia imajinasi, atau apakah ini Kejaksaan Agung Republik Indonesia,” keluhnya.
Ia juga menyatakan kekecewaannya terhadap Kejaksaan Agung yang menurutnya tidak bersikap profesional, padahal dirinya sudah bersikap kooperatif dan memberikan penjelasan selama proses persidangan.
Tom Lembong merasa, berbagai tuduhan dalam dakwaan sudah terbantahkan oleh keterangan saksi dan ahli, namun hal tersebut seolah diabaikan dalam tuntutan jaksa.
Menariknya, jaksa tidak menuntut Tom Lembong untuk membayar uang pengganti. Jaksa menjelaskan bahwa uang pengganti akan dibebankan kepada pihak-pihak yang menikmati hasil tindak pidana, terutama pihak swasta yang memperoleh keuntungan dari kegiatan importasi gula tersebut.
“Berdasarkan fakta persidangan terkait ketentuan Pasal 18 ayat 1 huruf B UU Tipikor lebih tepat ditempatkan kepada pihak swasta yang menikmati atau memperoleh uang dari hasil tindak pidana korupsi dalam perkara a quo,” terang jaksa. HUM/GIT
