JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil nama besar dalam pusaran kasus korupsi, yakni mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara.
Kali ini, ia diperiksa terkait dugaan korupsi pengadaan beras bantuan sosial (bansos) presiden di Kementerian Sosial untuk periode 2020-2021.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan agenda pemeriksaan tersebut. “Hari ini Selasa 17 Juni 2025, KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dugaan TPK terkait pengadaan bantuan sosial presiden untuk penanganan Covid-19 di wilayah Jabodetabek pada Kementerian Sosial tahun 2020,” ungkap Budi dalam keterangannya.
Pemeriksaan Juliari Batubara, yang saat ini berstatus narapidana, dilakukan di Lapas Kelas I Tangerang. Meskipun Budi Prasetyo belum merinci materi apa saja yang didalami dalam pemeriksaan tersebut, pemanggilan ini menandakan pendalaman lebih lanjut KPK dalam kasus yang merugikan negara.
Kasus dugaan korupsi pengadaan bansos beras presiden ini terjadi saat penanganan pandemi COVID-19 di wilayah Jabodetabek pada tahun 2020. Dari hasil perhitungan sementara, praktik rasuah ini telah mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp 125 miliar.
“Kerugian sementara Rp 125 miliar,” kata juru bicara KPK sebelumnya, Tessa Mahardhika, pada Rabu 26 Mei 2024.
Tessa menjelaskan bahwa kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang masuk saat KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kemensos pada tahun 2020. Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan proses penyelidikan mendalam.
Hingga saat ini, KPK telah menetapkan satu orang sebagai tersangka dalam kasus ini, yaitu Direktur Utama Mitra Energi Persada (MEP), Ivo Wongkaren.
Ivo sendiri sebelumnya juga telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi penyaluran bansos di Kemensos lainnya. HUM/GIT
