JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menegaskan komitmennya dalam memberantas praktik premanisme yang meresahkan masyarakat. Hingga 9 Mei 2025, sebanyak 3.326 kasus berhasil ditindak dalam Operasi Kepolisian Kewilayahan yang digelar serentak di seluruh Indonesia.
Operasi yang dimulai sejak Kamis, 1 Mei 2025 ini menyasar berbagai bentuk kejahatan premanisme yang mengganggu ketertiban umum, rasa aman warga, hingga iklim investasi nasional.
Menurut Kadiv Humas Polri Irjenpol Sandi Nugroho, langkah ini merupakan wujud nyata Polri dalam menciptakan ruang publik yang aman dan kondusif.
“Operasi ini adalah upaya konkret Polri untuk memberantas premanisme yang mengganggu rasa aman masyarakat dan menghambat iklim investasi,” tegas Sandi dalam keterangannya, Jumat 9 Mei 2025.
Sandi menyatakan bahwa Polri tidak akan mentolerir aksi-aksi intimidasi, pemerasan, atau kekerasan—baik oleh individu maupun kelompok yang berkamuflase sebagai organisasi masyarakat.
“Premanisme dalam bentuk apa pun tidak bisa dibiarkan. Kami ingin memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha agar ruang publik dan iklim bisnis tetap kondusif,” ujarnya.
Penindakan dalam operasi ini meliputi berbagai bentuk tindak pidana, antara lain pemerasan dan pungutan liar, pengancaman dan perusakan fasilitas umum, pengeroyokan dan penganiayaan, penghasutan dan pencemaran nama baik, penyebaran berita bohong (hoaks) dan ujaran kebencian
Beberapa kasus besar yang berhasil diungkap selama operasi ini antara lain:
1. Polres Subang mengamankan 9 pelaku premanisme di kawasan industri.
2. Polresta Tangerang menangkap 85 pelaku yang terlibat pungli dan intimidasi.
3. Polda Banten mengamankan 146 orang terkait aktivitas premanisme.
4. Polda Kalimantan Tengah memanggil Ketua GRIB Kalteng terkait aksi penutupan PT BAP.
5. Polres Metro Jakarta Selatan mengamankan 10 orang yang kedapatan membawa senjata tajam dan senjata api.
Polri juga menegaskan akan menindak organisasi masyarakat (ormas) yang terbukti melakukan tindak pidana. Proses hukum akan dilakukan secara transparan, dan Polri juga akan memberikan rekomendasi kepada pemerintah terkait pembekuan atau pencabutan izin ormas yang terlibat pelanggaran hukum.
“Kami akan berkoordinasi dengan para ahli dan stakeholder terkait untuk merumuskan langkah penanganan yang tepat, termasuk pembekuan atau pembatalan izin ormas,” ujar Sandi menegaskan.
Dengan dilaksanakannya Operasi Kewilayahan ini, Polri berharap dapat menciptakan iklim sosial dan ekonomi yang aman, serta melindungi hak masyarakat untuk hidup tanpa intimidasi. Penindakan tegas terhadap premanisme diharapkan dapat memberikan efek jera dan memperkuat kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia. HUM/GIT
