MemoIndonesia.co.id
  • Beranda
  • Nasional
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Hukum
  • Ekbis
  • Pendidikan
  • Seni Budaya
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Indeks
MemoIndonesia.co.id
  • Beranda
  • Nasional
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Ekbis
  • Hukum
  • Gaya Hidup
  • Foto
  • Indeks
Search
  • Kategori Berita
    • Nasional
    • Pemerintahan
    • Politik
    • Hukum
    • Peristiwa
    • Pendidikan
    • Ekbis
    • Seni Budaya
    • Olahraga
    • Religi
    • Gaya Hidup
    • Hiburan
  • Link Terkait
    • Redaksi
    • Tentang Kami
    • Kontak
    • Disclaimer
    • Privacy Policy
    • Pedoman Media Siber
Have an existing account? Sign In
Follow US
Copyright 2023 - MemoIndonesia.co.id

Ketua Komisi D DPRD Surabaya: Pembangunan SMP Belum Maksimal, Sekolah Gratis Masih Dibutuhkan

Publisher: Admin 2 April 2025 2 Min Read
Share
Ketua Komisi D DPRD Surabaya, dari Fraksi Golkar, Akmarawita Kadir.
Ketua Komisi D DPRD Surabaya, dari Fraksi Golkar, Akmarawita Kadir.
Ad imageAd image

SURABAYA, Memoindonesia.co.id – Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Akmarawita Kadir, menyoroti perkembangan pembangunan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dalam rapat evaluasi Triwulan I bersama Dinas Pendidikan Surabaya yang digelar baru-baru ini.

Akmarawita menegaskan bahwa pembangunan SMP sangat penting untuk mengakomodasi lulusan SD, yang jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan kapasitas SMP negeri yang tersedia.

“Menurut kami, pembangunan SMP ini sangat krusial. Jumlah SD yang sangat banyak tidak sebanding dengan jumlah SMP yang hanya ada 63 unit. Hal ini menyebabkan banyak siswa tidak terakomodasi. Warga pun mencari sekolah gratis dan yang letaknya dekat dengan rumah, ini menjadi perhatian kami,” ujar politisi Partai Golkar yang mewakili Dapil 5 tersebut pada Rabu, 2 April 2025.

Baca Juga:  Soal Target Kursi Menteri di Kabinet, Bahlil Singgung Pernyataan Airlangga

Ia menjelaskan bahwa dari rencana pembangunan lima SMP baru pada tahun 2025, hanya tiga lokasi yang siap, yakni di Waru Gunung, Medokan Ayu, dan Tambak Wedi. Ketiga sekolah tersebut dibangun di atas lahan milik Pemkot Surabaya. Sementara dua lokasi lainnya, di Lakar Santri dan Jeruk, masih memerlukan evaluasi lebih lanjut.

“Dalam RPJMD 2025, targetnya memang lima SMP, tetapi dua lokasi belum siap. Namun, tiga lokasi lainnya sudah siap, meskipun operasionalnya baru bisa dimulai pada 2026,” jelas Akmarawita.

Selain itu, legislator Partai Golkar ini juga menyoroti efisiensi anggaran di Dinas Pendidikan Surabaya dalam evaluasi tersebut. Ia mengungkapkan bahwa Kepala Dinas Pendidikan memastikan tidak ada pemangkasan anggaran yang signifikan, hanya dilakukan pengaturan ulang untuk kebutuhan listrik, penerangan, dan air.

Baca Juga:  Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia Ke-80

“Untuk renovasi SD yang semula direncanakan di 15 titik, kini bertambah menjadi 17 titik. Sedangkan pembangunan SMP mengalami perubahan, dari semula lima titik menjadi hanya tiga titik,” tambahnya, menutup pembicaraan. HUM/CAK 

TAGGED: Akmarawita Kadir, DPRD SURABAYA, Fraksi Golkar, Komisi D, Partai Golkar, Pembangunan SMP, Sekolah Gratis
Share this Article
Facebook Twitter Pinterest Whatsapp Whatsapp Print
What do you think?
Love0
Sad0
Happy0
Sleepy0
Angry0
Wink0
Leave a comment

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ad imageAd image

BERITA TERKINI

270 WNA di Bali Ajukan Izin Tinggal Darurat Imbas Konflik Timur Tengah
10 Maret 2026
Nadiem Makarim Jalani Lebaran Perdana di Rutan, Berharap Keluarga Datang Menjenguk
10 Maret 2026
Puan Maharani Soroti Maraknya OTT Kepala Daerah, DPR Dorong Evaluasi Biaya Politik
10 Maret 2026
KPK OTT Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong, 13 Orang Diamankan dan 9 Dibawa ke Jakarta
10 Maret 2026
Bupati Rejang Lebong Fikri Thobari Terjaring OTT KPK, Tujuh Orang Dibawa ke Jakarta
10 Maret 2026
Ad imageAd image

NASIONAL

270 WNA di Bali Ajukan Izin Tinggal Darurat Imbas Konflik Timur Tengah
10 Maret 2026
Nadiem Makarim Jalani Lebaran Perdana di Rutan, Berharap Keluarga Datang Menjenguk
10 Maret 2026
Puan Maharani Soroti Maraknya OTT Kepala Daerah, DPR Dorong Evaluasi Biaya Politik
10 Maret 2026
KPK OTT Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong, 13 Orang Diamankan dan 9 Dibawa ke Jakarta
10 Maret 2026
Ad imageAd image

Baca Berita Lainnya:

Imigrasi

270 WNA di Bali Ajukan Izin Tinggal Darurat Imbas Konflik Timur Tengah

Korupsi

Nadiem Makarim Jalani Lebaran Perdana di Rutan, Berharap Keluarga Datang Menjenguk

Nasional

Puan Maharani Soroti Maraknya OTT Kepala Daerah, DPR Dorong Evaluasi Biaya Politik

Korupsi

KPK OTT Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong, 13 Orang Diamankan dan 9 Dibawa ke Jakarta

MemoIndonesia.co.id

Memo Indonesia adalah media online yang menyajikan beragam informasi dari seluruh sudut nusantara.

Quick Links
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Pedoman Pemberitaan Ramah Anak
About US
  • Kontak
  • Tentang Kami
  • Karir
  • Redaksi

Copyright 2023 – MemoIndonesia.co.id

Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?