JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tidak melakukan ‘kejar tayang’ dalam pelimpahan berkas perkara Sekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto.
KPK membantah tudingan dari pihak Hasto yang menyebut pelimpahan berkasnya dilakukan secara tergesa-gesa setelah ia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus buron Harun Masiku.
Kubu Hasto Tuding KPK Ganggu Konsolidasi PDI-P
Tudingan ‘kejar tayang’ ini pertama kali disampaikan oleh kuasa hukum Hasto, Ronny Talapessy, yang menilai KPK sengaja mengganggu konsolidasi PDI-P menjelang kongres partai.
Ronny menuding bahwa pelimpahan berkas yang dilakukan pada Kamis, 6 Maret 2025, merupakan langkah terburu-buru meskipun Hasto masih menjalani proses praperadilan jilid II.
“Sangat janggal, mungkin ini rekor dalam sejarah KPK, di mana pelimpahan berkas perkara dilakukan dengan sangat cepat,” ujar Ronny.
Ronny juga menyinggung permintaan KPK untuk menunda praperadilan jilid II dengan alasan belum siap. Menurutnya, hal ini menunjukkan adanya upaya menghindari putusan praperadilan yang bisa membatalkan status tersangka Hasto.
Senada dengan Ronny, pengacara Maqdir Ismail menilai pelimpahan berkas Hasto bertujuan untuk menggugurkan praperadilan yang sedang berjalan.
“Kami khawatir bahwa pelimpahan ini dilakukan agar permohonan praperadilan kami tidak dapat diputuskan,” tegas Maqdir.
Selain itu, Maqdir juga mempersoalkan prosedur KPK yang tidak membawa Hasto melalui pintu depan setelah pelimpahan berkas.
“Biasanya, tersangka selalu keluar bersama penasihat hukumnya setelah pelimpahan berkas. Kami tidak tahu ada apa dengan perlakuan berbeda ini,” tambahnya.
KPK Bantah Tudingan ‘Kejar Tayang’
Menanggapi tudingan tersebut, Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, menegaskan bahwa KPK tidak akan terlibat dalam perang opini. Ia menyatakan bahwa masyarakat bisa menilai sendiri proses yang berjalan.
“KPK tidak akan beropini. Cukup masyarakat yang menilai perihal tudingan tersebut,” ujar Tessa.
Menurutnya, yang lebih penting bukanlah seberapa cepat pelimpahan berkas dilakukan, melainkan apakah perkara tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian.
“Fokusnya bukan lagi pada cepat atau tidaknya pelimpahan berkas, tetapi apakah perkara ini memiliki bukti yang cukup untuk dibawa ke persidangan. Itu yang akan kita saksikan bersama di pengadilan nanti,” lanjutnya.
Hasto Kristiyanto Dijerat Dua Pasal Korupsi
KPK telah menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dengan dua dakwaan sekaligus. Ia diduga bersama-sama dengan Harun Masiku menyuap mantan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan. Selain itu, Hasto juga dijerat pasal perintangan penyidikan karena diduga menghalangi upaya pencarian KPK terhadap Harun Masiku, yang hingga kini masih buron.
Sebelumnya, Hasto telah mengajukan praperadilan terhadap status tersangkanya, tetapi gugatan tersebut ditolak oleh hakim. Ia kemudian mengajukan praperadilan jilid II, yang masih dalam proses di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Saat ini, Hasto telah ditahan di Rumah Tahanan KPK sejak 20 Februari 2025. Pihaknya sempat mengajukan penangguhan penahanan, namun KPK menegaskan akan fokus menyelesaikan berkas perkara agar segera disidangkan.
Sidang perdana Hasto terkait dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 14 Maret 2025, di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. HUM/GIT
