JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan akan mengadili gugatan praperadilan yang diajukan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto terkait penetapan status tersangka dugaan suap hingga perintangan mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Hakim yang akan mengadili akan bertugas sendirian atau hakim tunggal.
Permohonan gugatan praperadilan Hasto teregister dengan nomor No 5/Pid.Pra/2025/PN.Jkt.Sel. Pemohon dalam gugatan ini Hasto Kristiyanto, sedangkan termohon adalah Komisi Pemberantasan Korupsi.
“PN Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 telah menerima permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon Hasto Kristiyanto dan sebagai pihak termohon yaitu KPK RI,” kata pejabat Humas PN Jaksel Djuyamto dalam keterangan pers tertulisnya, Jumat 10 Januari 2025.
Hakim tunggal yang akan menangani praperadilan ini Djuyamto. Sidang perdana digelar Selasa, 21 Januari 2025.
Profil Hakim Djuyamto
Sosok Djuyamto tidak asing karena sebelumnya pernah mengadili perkara teror air keras yang dialami mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan. Djuyamto juga hakim tindak pidana korupsi, dia kerap mengadili sejumlah kasus korupsi, salah satunya kasus suap yang menjerat AKP Stepanus Robin Pattuju, dan beberapa kasus korupsi lainnya.
Djuyamto mengadili perkara korupsi karena sudah mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) menjadi hakim tindak pidana korupsi pada XIV 2013.
Djuyamto pernah menjadi hakim dan Ketua PN Dompu selama tiga tahun. Setelah itu dia bertugas di PN Bekasi.
Kemudian dia bertugas di Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut). Saat ini dia bertugas di PN Jakarta Selatan.
KPK diketahui resmi mengumumkan Hasto sebagai tersangka pada Rabu 24 Desember 2024. Ketua KPK Setyo Budiyanto menyebut Hasto diduga memberi suap bersama-sama Harun Masiku kepada Wahyu Setiawan saat masih menjabat Komisioner KPU RI.
Kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada tahun 2020. KPK kemudian menetapkan Wahyu Setiawan yang saat itu Komisioner KPU RI, orang kepercayaan Wahyu bernama Agustiani Tio, pihak swasta bernama Saeful dan Harun Masiku selaku caleg PDI-P pada Pileg 2019 sebagai tersangka.
Wahyu, Agustiani dan Saeful telah menjalani proses hukum hingga divonis bersalah oleh pengadilan. Wahyu dinyatakan bersalah menerima suap sekitar Rp 600 juta agar mengupayakan Harun Masiku menjadi Anggota DPR lewat pergantian antarwaktu (PAW).
Sementara, Harun Masiku masih menjadi buron hingga kini. Pada akhir 2024, KPK menetapkan Sekjen PDI-P Hasto dan pengacara bernama Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka.
Hasto ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama Harun Masiku. KPK menduga Hasto berupaya menggagalkan Riezky Aprilia, yang memperoleh suara terbanyak kedua, menjadi anggota DPR lewat jalur PAW setelah Nazarudin Kiemas meninggal dunia.
Hasto diduga menyuruh Donny Tri Istiqomah menyusun kajian hukum Pelaksanaan Putusan MA Nomor 57P/HUM/2019 tanggal 5 Agustus 2019 dan surat permohonan pelaksanaan permohonan Fatwa MA ke KPU.
KPK menyebut Hasto diduga meminta KPU segera melaksanakan putusan MA berkaitan dengan PAW agar Harun Masiku bisa masuk DPR.
Hasto juga menyuruh Donny untuk melobi Wahyu Setiawan agar menetapkan Harun Masiku sebagai anggota DPR terpilih dari Dapil 1 Sumsel. Donny juga disuruh Hasto mengantar duit suap ke Wahyu.
KPK juga menduga sebagian uang suap untuk Wahyu berasal dari Hasto. KPK telah mencegah Hasto bepergian ke luar negeri.
Kasus Merintangi Penyidikan
Selain dugaan suap, Hasto juga dijerat sebagai tersangka kasus dugaan merintangi penyidikan Harun Masiku. Hasto diduga menyuruh Harun Masiku kabur.
Hasto diduga sempat memerintahkan pegawainya untuk menghilangkan bukti dengan menenggelamkan HP kantor. Hasto diduga juga meminta Harun Masiku kabur menghindari penangkapan KPK.
“Saudara HK diketahui dan diduga melakukan tindak pidana lain sebagai berikut, bahwa tanggal 8 Januari 2020 pada proses tangkap tangan oleh KPK Saudara HK memerintahkan salah satu pegawainya di Jalan Sutan Sjahrir, yang biasa digunakan sebagai kantor, untuk menelepon kepada HM dan memerintahkan supaya merendam HP dalam air dan segera melarikan diri,” ujar Setyo.
“Bahwa pada tanggal 6 Juni 2024 sebelum saudara HK diperiksa sebagai saksi oleh KPK, Saudara HK memerintahkan kepada salah satu pegawainya untuk menenggelamkan HP yang dalam penguasaan pegawai tersebut agar tidak ditemukan oleh KPK,” tambahnya. HUM/GIT
