MemoIndonesia.co.id
  • Beranda
  • Nasional
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Hukum
  • Ekbis
  • Pendidikan
  • Seni Budaya
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Indeks
MemoIndonesia.co.id
  • Beranda
  • Nasional
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Ekbis
  • Hukum
  • Gaya Hidup
  • Foto
  • Indeks
Search
  • Kategori Berita
    • Nasional
    • Pemerintahan
    • Politik
    • Hukum
    • Peristiwa
    • Pendidikan
    • Ekbis
    • Seni Budaya
    • Olahraga
    • Religi
    • Gaya Hidup
    • Hiburan
  • Link Terkait
    • Redaksi
    • Tentang Kami
    • Kontak
    • Disclaimer
    • Privacy Policy
    • Pedoman Media Siber
Have an existing account? Sign In
Follow US
Copyright 2023 - MemoIndonesia.co.id

Wamendagri Ungkap Rekam Jejak Pj Walkot Pekanbaru yang Kena OTT KPK

Publisher: Redaktur 3 Desember 2024 3 Min Read
Share
Pj Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa.
Ad imageAd image

JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) buka suara mengenai Pj Wali Kota (Walkot) Pekanbaru Risnandar Mahiwa yang terjaring OTT KPK. Kemendagri mengungkapkan alasan memilih Risnandar sebagai Pj Walkot Pekanbaru.

“Jika Risnandar benar melakukan korupsi maka ini tindakan pribadi yang harus pertanggungjawabkan secara hukum,” ujar Wamendagri Bima Arya, Selasa 3 Desember 2024.

Risnandar diketahui baru menjabat Pj Walkot enam bulan. Risnandar sebelumnya Direktur Ormas di Kemendagri.

Bima pun mengungkapkan alasan Kemendagri menunjuk Risnandar sebagai Pj Walkot. Menurutnya, saat bekerja sebagai Direktur Ormas Kemendagri Risnandar memiliki kinerja yang baik.

“Risnandar selama di Kemendagri termasuk pegawai yang baik kerjanya, dan tidak pernah melakukan pelanggaran. Sehingga yang bersangkutan dijadikan Pj Walkot Pekanbaru,” ungkapnya.

Baca Juga:  Buntut Penyitaan HP Sekjen PDI-P Hasto, Dewas KPK Periksa AKBP Rossa

“Evaluasi tentang kerjanya sebagai Pj Walkot Pekanbaru termasuk yang bagus,” sambungnya.

Menurut Bima, Mendagri Tito Karnavian sudah sering mengingatkan jajaran kepala daerah dan semua pejabat Kemendagri agar menghindari korupsi. Tito, katanya, juga meminta seluruh pejabat Kemendagri tidak melakukan pelanggaran.

“Pak Mendagri sudah sering dalam briefing zoom meeting dengan semua penjabat ingatkan untuk tidak melakukan pelanggaran terutama korupsi,” ucapnya.

Kemendagri Tunjuk Pengganti Sementara

Bima juga meminta peristiwa ini dijadikan pelajaran. Dia juga meminta seluruh kepala daerah menghindari korupsi.

“Kemendagri mengingatkan ini sebagai pelajaran dan peringatan kepada para penjabat, dan semua kepala daerah untuk benar-benar menghindari korupsi,” katanya.

Baca Juga:  ICW Kritik KPK Baru Umumkan SP3 Kasus Tambang Konawe Utara Rp 2,7 Triliun Setelah Setahun

Terkait OTT ini, Kemendagri mengatakan segera menunjuk pengganti sementara Risnandar sampai proses hukum selesai. Kemendagri berharap dengan kejadian ini administrasi pemerintahan di Kota Pekanbaru tidak terganggu.

“Kemendagri hari ini segera menugaskan kepada seorang ASN pimpinan tinggi pratama menggantikan yang bersangkutan sebagai Penjabat walikota Pekanbaru agar administrasi pemerintahan tetap berjalan dan tidak terganggu,” ucapnya.

KPK diketahui melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Pekanbaru, Riau. KPK menangkap Pj Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa.

“Iya benar, penangkapan terhadap Pj Walkot Pekanbaru,” kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak ketika dimintai konfirmasi, Senin 2 Desember 2024.

Baca Juga:  KPK Sita 6 Aset Senilai Rp 9 Miliar Terkait Kasus Korupsi Dana Hibah APBD Jatim

Namun Tanak belum memerinci adakah pihak lain yang terjaring OTT juga. Belum diperinci juga barang bukti apa yang disita KPK dalam kegiatan tersebut.

KPK memiliki waktu 1 x 24 jam dalam menentukan status hukum para pihak yang ditangkap. HUM/GIT

TAGGED: KPK, OTT, Pj Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa
Share this Article
Facebook Twitter Pinterest Whatsapp Whatsapp Print
What do you think?
Love0
Sad0
Happy0
Sleepy0
Angry0
Wink0
Leave a comment

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ad imageAd image

BERITA TERKINI

Hasto PDI-P Singgung Hak Angket DPR Usai Putusan MA soal Suket SMA Gibran
1 November 2026
Kuasa Hukum Gibran Sebut Putusan MA soal Suket SMA Tak Pengaruhi Jabatan Wapres
1 November 2026
PKS Desak DPR Bersikap soal Ijazah Gibran, Putusan MA Jadi Pintu Evaluasi
1 November 2026
Kronologi Ijazah Gibran: Gugatan Kandas di PTUN, MA Kabulkan Kasasi Subhan
1 November 2026
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto hadir di KJRI Hong Kong menyaksikan kegiatan pasporia.
Pasporia KJRI Hong Kong Diserbu 100 Pemohon, Layanan Reguler Capai 150 Orang per Hari
31 Oktober 2026
Ad imageAd image

NASIONAL

Hasto PDI-P Singgung Hak Angket DPR Usai Putusan MA soal Suket SMA Gibran
1 November 2026
Kuasa Hukum Gibran Sebut Putusan MA soal Suket SMA Tak Pengaruhi Jabatan Wapres
1 November 2026
PKS Desak DPR Bersikap soal Ijazah Gibran, Putusan MA Jadi Pintu Evaluasi
1 November 2026
Kronologi Ijazah Gibran: Gugatan Kandas di PTUN, MA Kabulkan Kasasi Subhan
1 November 2026

Baca Berita Lainnya:

Politik

Hasto PDI-P Singgung Hak Angket DPR Usai Putusan MA soal Suket SMA Gibran

Hukum

Kuasa Hukum Gibran Sebut Putusan MA soal Suket SMA Tak Pengaruhi Jabatan Wapres

Politik

PKS Desak DPR Bersikap soal Ijazah Gibran, Putusan MA Jadi Pintu Evaluasi

Hukum

Kronologi Ijazah Gibran: Gugatan Kandas di PTUN, MA Kabulkan Kasasi Subhan

MemoIndonesia.co.id

Memo Indonesia adalah media online yang menyajikan beragam informasi dari seluruh sudut nusantara.

Quick Links
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Pedoman Pemberitaan Ramah Anak
About US
  • Kontak
  • Tentang Kami
  • Karir
  • Redaksi

Copyright 2023 – MemoIndonesia.co.id

Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?