JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa mantan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Khusus, Muhamad Haniv, dalam kasus dugaan gratifikasi senilai Rp 21,5 miliar.
“Hari ini dilakukan pemeriksaan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan,” ujar juru bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Senin 15 September 2025.
Pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan. Namun, Budi belum memastikan apakah Haniv akan langsung ditahan usai pemeriksaan kali ini.
Sebelumnya, pada Selasa 10 Juli 2025, Haniv juga sempat diperiksa selama lima jam. Saat itu ia memilih bungkam dan bergegas meninggalkan gedung KPK di tengah hujan deras tanpa memberikan keterangan kepada awak media.
KPK resmi menetapkan Haniv sebagai tersangka sejak 12 Februari 2025. Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menyebut, kasus ini terjadi ketika Haniv menjabat sebagai Kakanwil DJP Jakarta Khusus periode 2015–2018.
Haniv diduga menyalahgunakan jabatannya untuk meminta sejumlah uang dari pihak-pihak tertentu, dengan alasan membantu bisnis fashion anaknya.
Ia bahkan mengirimkan e-mail permintaan bantuan modal kepada beberapa pengusaha yang merupakan wajib pajak.
“Berbekal email tersebut, tersangka menerima gratifikasi sebesar Rp 804 juta untuk menunjang bisnis anaknya. Selain itu, ia juga menerima uang belasan miliar rupiah lainnya selama menjabat, dengan total mencapai Rp 21,5 miliar,” kata Asep.
KPK menegaskan, uang miliaran rupiah tersebut tidak dapat dijelaskan asal-usulnya oleh Haniv.
Atas perbuatannya, Haniv diduga melanggar Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur larangan pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan. HUM/GIT
