JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi terus memburu otak dibalik penyelundupan manusia ke Australia, pasca ditangkapnya 2 warga Indonesia, DH dan MA, Rabu, 7 Agustus 2024.
DH dan MA, dua orang WNI ini menjadi tersangka kasus penyelundupan 28 orang imigran ilegal menuju Australia. Saat ini, DH dan MA ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Jakarta Pusat.
“Kami masih dalam pengembangan untuk menemukan otak di balik kasus ini. Kami juga terus melakukan koordinasi dengan Kedubes Australia guna membongkar sindikat TPPM,” tandas Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian (Dirwasdakim) Saffar Muhammad Godam, Kamis, 8 Agustus 2024.
Lanjut mantan Kakanwil Kemenkumham Kepulauan Riau (Kepri) ini, selain berkoordinasi dengan Kedubes juga berupaya mencegah penyelundupan manusia oleh sindikat internasional manapun dari Indonesia menuju Australia.
Dijelaskan Godam, kasus bermula di akhir Juni lalu, ketika Tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Tim Inteldakim) Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi mengamankan 28 orang warga negara asing (WNA) dan 2 WNI) yang diserahterimakan dari Polres Sukabumi pada Minggu, 30 Juni 2024 lalu.
Mereka ditemukan terdampar di Pantai Muara Cikaso, Sukabumi pada hari Sabtu (29/06/2024) oleh warga setempat dan diduga melanggar aturan keimigrasian. Kasus kemudian dilimpahkan kepada Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Ditjen Imigrasi.
“Dari pemeriksaan diketahui bahwa mereka berangkat dari Pelabuhan Cilacap menuju Australia di tanggal 16 Juni 2024 dengan kapal yang dikemudikan oleh dua WNI berinisial DH dan MA,” sambung mantan Kakanwil Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta, Tangerang ini.
Masih kata Godam, di tanggal 18 Juni 2024, mereka terdeteksi dan sempat diamankan Australian Border Force (ABF) sampai akhirnya kemudian diminta kembali ke wilayah Indonesia dengan menggunakan Save Vessel milik ABF yang kemudian berlabuh di wilayah pesisir pantai daerah Kabupaten Sukabumi.
Hasil penyelidikan dan analisis Digital Evidence menunjukkan bahwa DH dan MA secara sengaja dan terorganisir membawa ke-28 WNA tersebut untuk berlayar menuju Pulau Christmas di Australia tanpa melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi Indonesia maupun Australia dan tanpa memiliki visa untuk masuk Australia atas perintah dari seorang WNI bernama “I”.
Dengan fakta dan bukti permulaan yang cukup, kasus dinaikkan ke tahap Penyidikan pada tanggal 7 Agustus 2024 yang berlanjut dengan penangkapan dan penahanan DH dan MA.
Mereka diancam dalam Pasal 120 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian dengan pidana penjara maksimal 15 tahun dan denda maksimal sebesar 1,5 miliar rupiah. HUM/CAK