JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjawab tudingan adanya pemalsuan dokumen dalam proses penyitaan barang milik Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto dan stafnya bernama Kusnadi. KPK menegaskan bahwa Hasto dan Kusnadi telah menandatangani surat berita acara penyitaan yang dikeluarkan penyidik.
“Saya ulangi kembali bahwa administrasi penyitaan barang bukti elektronik maupun dokumen sudah ditandatangani oleh Pak Hasto dan Pak Kusnadi baik berita acara penyitaan maupun tanda terimanya,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat, 21 Juni 2024.
Tessa mengatakan bahwa secara administrasi, pihaknya meyakini tidak ada kekeliruan dalam penyitaan ponsel milik Hasto dan Kusnadi. Dia menyebut Kusnadi justru salah membawa berita acara penyitaan yang masih dalam status koreksi saat meninggalkan KPK usai dilakukan penyitaan pada Senin, 10 Juni 2024.
“Kami KPK meyakini penyidik-penyidik kami bekerja secara profesional, teruji, dan semua administrasi sudah dipenuhi. Walaupun memang dalam penyampaian tanda terima yang dipermasalahkan itu ada administrasi yang salah satu saksi dalam hal ini Bapak Kusnadi salah bawa administrasi koreksian,” tutur Tessa.
KPK menegaskan bahwa administrasi penyitaan telah ditandatangani oleh Hasto dan Kusnadi secara lengkap.
“Dalam proses penyitaan tersebut, baik BA sita maupun tanda terimanya sudah ditandatangani secara lengkap yang benar. Namun yang terbawa oleh yang bersangkutan (Kusnadi) adalah yang masih bentuk koreksian,” ujar Tessa.
Tim pengacara Kusnadi diketahui kembali menyambangi kantor Dewan Pengawas (Dewas) KPK pada Kamis, 20 Juni 2024. Pihak Kusnadi menyerahkan bukti baru terkait dugaan adanya pelanggaran administrasi dalam penyitaan ponsel milik Kusnadi oleh penyidik KPK.
“Hari ini kami melaporkan kepada Dewas untuk kami lampirkan sebagai bukti tambahan bagaimana oknum penyidik KPK ini tidak profesional,” kata pengacara Kusnadi, Ronny Talapessy, di gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 20 Juni 2024.
Ronny menyoroti terbitnya dua berita acara penyitaan dari KPK setelah ponsel milik Kusnadi disita. Dua surat berita acara itu tertanggal 23 April dan 10 Juni.
Menurut Ronny, dalam surat penyitaan tertanggal 23 April, Kusnadi membubuhkan paraf tanda tangan. Sementara di surat tertanggal 10 Juni, tim pengacara menyoroti tidak adanya paraf dari Kusnadi.
“Kami menduga telah terjadi pemalsuan surat. Karena apa? Surat yang sah adalah surat di mana tanggal 23 April di mana saudara Kusnadi ikut memaraf,” jelas Ronny.
“Tetapi kemarin diberikan surat tanggal 10 Juni kami melihat dugaan kami ini direkayasa kembali sehingga yang lembar pertama ini saudara Kusnadi tidak memaraf, tetapi di lembar yang kedua saudara Kusnadi tanda tangan,” sambungnya.
Ronny mendesak Dewas KPK segera mengusut laporan pihaknya. Dia menilai ada pelanggaran etik berat dari penyitaan ponsel milik Kusnadi dan Hasto Kristiyanto.
“Di sini kita perlu jelaskan kepada publik bahwa apa yang dilakukan oleh oknum penyidik AKBP Rosa Purbo Bekti dan kawan-kawan ini sudah menabrak hukum. Ini sudah melanggar hukum. Artinya apa? Bahwa proses ini sudah salah di mata hukum,” katanya. HUM/GIT
