SURABAYA, Memoindonesia.co.id – Plt Kakanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Timur, Jonahar, menekankan agar sinergi dan koordinasi dikedepankan untuk mengurai persoalan pertanahan. Sinergi dan koordinasi adalah hal utama untuk mencairkan sebuah masalah.
Hal itu disampaikan Jonahar dalam rapat koordinasi (rakor) Perbaikan Pelayanan Pertanahan Wilayah Jawa Timur dan Progres Pengamanan Aset Pemerintah Daerah bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Senin, 18 Maret 2024.
“Kami menyampaikan terima kasih kepada KPK Rl yang telah bersinergi dengan apik, sehingga proses sertifikasi aset pemerintah di Jawa Timur dapat berjalan dengan cepat dan menghasilkan sertifikat tanah aset terbanyak di 2022 dan 2023,” ujar Jonahar, Senin, 18 Maret 2024.
Dalam rapat koordinasi (rakor) Perbaikan Pelayanan Pertanahan Wilayah Jawa Timur dan Progres Pengamanan Aset Pemerintah Daerah bersama KPK RI yang dihadiri Direktur Wilayah Ill KPK Bahtiar Ujang Purnama dan para kepala kantor se-Jatim, dan para Kepala Bidang dan para Pejabat Fungsional Umum Madya, disebutkan banyak capaian cukup memuaskan dihasilkan Kanwil BPN Jatim.
Saat ini, Kanwil BPN Jatim telah memenuhi realisasi sertifikasi aset BMD (barang milik daerah) berupa tanah tahun 2023. Di mana, target 24.549 bidang dan realisasi 24.549 bidang (100%), mencakup luas keseluruhan 61.658.236,55 m², terpenuhi.
“Sekali lagi, kami menyampaikan terima kasih kepada KPK Rl, karena Kanwil BPN Jatim adalah kanwil satu-satunya yang dipanggil untuk diberi penghargaan pada saat peringatan Hakordia di Jakarta,” beber Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Teknologi Informasi ini.
Menurutnya, hal tersebut pelecut semangat untuk menghasilkan sertifikat terbanyak pada tahun ini.
Sementara itu, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IIl KPK Bahtiar Ujang Purnama menyampaikan apresiasi kepada BPN Jatim karena telah menerbitkan aset pemerintah terbanyak.
“Pada tahun 2023 tercatat PLN asetnya naik
dengan drastis karena banyak aset tanah yang diselamatkan oleh BPN dan PLN,” beber Bahtiar.
Pada kesempatan tersebut, ia juga memberikan rekomendasi agar pelaksanaan pencegahan tindak pidana korupsi tidak terjadi. HUM/BOY
