SURABAYA, Memoindonesia.co.id – Dukung perwujudan 100 kota lengkap Indonesia, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Timur menggelar Focus Group Discussion (FGD), di Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1, Kamis, 29 Februari 2024.
Dengan mengangkat tema “Strategi Percepatan Kota/Kabupaten Lengkap di Provinsi Jawa Timur dalam rangka mendukung perwujudan 100 kota lengkap Indonesia, FGD diharapkan memberikan solusi-solusi positif.
Hadir sebagai narasumber, Dirjen survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya. Diskusi ini juga dihadiri oleh Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Teknologi Informasi, dan para Kepala Kantor Pertanahan se-Jatim.
Sebelum FGD digelar, lebih dulu di-launching inovasi Pelayanan Langsung
Masyarakat (PLM) oleh Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSB) di Lingkungan Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur dengan jumlah anggota sebanyak 36 KJSB.
“Semoga dengan adanya kegiatan FGD dan launching PLM ini dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan kualitas
pemetaan dan mendorong Kantor Pertanahan di Kabupaten/Kota untuk memperbaiki kualitas data spasial dalam rangka perwujudan Kota/Kabupaten
Lengkap khususnya di Provinsi Jawa Timur,” harap Jonahar yang juga Plt Kakanwil BPN Jawa Timur, Jonahar.
Masih kata Jonahar, kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan kualitas pemetaan dan mendorong Kantor Pertanahan di
Kabupaten/Kota untuk memperbaiki kualitas data spasial dalam rangka perwujudan Kota/Kabupaten Lengkap.
“Dalam rangka mewujudkan Jawa Timur Lengkap, salah satu output yang telah kami rencanakan sejak tahun 2020 adalah Deklarasi Kota Lengkap. Deklarasi Kota Madiun sebagai Kota Lengkap telah
dilaksanakan pada bulan Maret 2023 oleh Bapak Menteri ATR/Kepala BPN,” benernya.
Menurutnya, Kota Madiun sejak awal sudah dicanangkan menjadi kabupaten/kota pertama di Provinsi Jawa Timur yang akan dijadikan pilot project untuk menjadi Kota Lengkap, baik secara spasial maupun tekstual.
Ke depan, deklarasi ini akan diikuti oleh kota dan kabupaten lain di Jawa Timur seperti Kota Probolinggo, Kota Mojokerto, Kota Kediri, Kota Surabaya 1, Kota Surabaya 2 yang direncanakan akan dideklarasikan pada bulan Juni 2024.
Selanjutnya, diikuti pula oleh Kota Blitar, Kota Pasuruan, Kota Malang, Kota Batu dan juga Kabupaten Madiun pada tahun 2025 mendatang.Di era yang hampir seluruh layanan masyarakat berbasis elektronik saat ini, pemanfaatan terhadap output dari Kota/Kabupaten Lengkap diharapkan dapat membantu dalam perwujudan data elektronik.
“Pemanfaatan teknologi digital wajib dilakukan untuk memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat. Kementerian ATR/BPN terus berinovasi untuk menghadirkan program-program yang dapat mempermudah dan mempercepat layanan yang diterima masyarakat, ” benernya.
Tentunya program tersebut perlu adanya dukungan dari seluruh stakeholder yang
salah satunya adalah Mitra Kementerian, dalam hal ini adalah rekan-rekan dari Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSB).
Sementara itu, Dirjen survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya berharap, kehadiran KJSB ini akan membawa perubahan yang signifikan. Termasuk dapat mewujudkan layanan masyarakat berbasis elektronik (Sertipikat Elektronik/Sertipikat-El) khususnya di Provinsi Jawa Timur.
“Dengan kehadiran pihak swasta, kendala yang selama ini dihadapi BPN khususnya masalah pengukuran bisa teratasi dengan baik. Diharapkan, kehadiran KJSB ini betul-betul sangat membantu masyarakat,” beberapa mantan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya 2 ini.
Ke depan, kegiatan FGD bersama unsur terkait dan Launching Pelayanan Langsung Masyarakat (PLM) oleh Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSB) ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi kemajuan kualitas pemetaan dan mendorong Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota unuk menjadi Kabupaten/Kota Lengkap.
Acara ini dihadiri Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur; Kepala Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Jawa Timur; Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Brantas; Kakantah Kabupaten/ Kota se Jatim; Kepala BPKAD Kabupaten/ Kota; DPP MASKI; Ketua Komisariat Wilayah MASKI Jawa Timur; IPPAT dan civitas akademika. HUM/CAK
